Komisi Reformasi Polri Buka Nomor WA Serap Aspirasi Warga

Komisi Reformasi Polri membuka kanal khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan secara tertulis lewat nomor WhatsApp (WA).

Nomor WA Sekretariat Komisi Reformasi Polri adalah 0813-1797-771, sementara alamat email akan dibagikan oleh pihak sekretariat.

“Selama satu bulan ini kami berharap mendapat masukan. Karena selama ini hanya masuk sekali-sekali, maka kami buka WA Sekretariat supaya masyarakat bisa mengirimkan masukan, setebal apapun,” ujar Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di STIK-PTIK, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 November 2025.

Dalam forum hari ini, Jimly juga mendengar berbagai pandangan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas), tokoh masyarakat, serta purnawirawan TNI dari tiga matra. Sejumlah konten kreator juga hadir. 

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengakui ada pihak-pihak tertentu tidak dapat hadir secara resmi dalam forum, aspirasi mereka tetap dipersilakan untuk disampaikan.

“Yang penting, aspirasinya tetap kami dengar. Silakan sampaikan sekeras-kerasnya. Tidak usah ragu, tidak usah takut,” ucap Jimly.

Dalam diskusi, salah satu topik yang mencuat adalah soal dugaan ijazah palsu. Di sini, Jimly mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang telah lama menjadi tantangan hukum dan administrasi negara.

“Ijazah ini masalah serius di Indonesia. Banyak dipakai untuk persaingan politik. Dari pengalaman saya sebagai Ketua MK, berkali-kali kasus ini muncul,” jelasnya.

Dari kasus ini, ia menyebut bahwa mediasi bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian kasus, sepanjang kedua pihak bersedia mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, beberapa masukan dari purnawirawan TNI juga turut mewarnai pertemuan, mulai dari reformasi struktur hingga kultur organisasi Polri.

Jimly mengungkap bahwa beberapa ide besar muncul, seperti penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan, wacana pembentukan Kementerian Keamanan, dan penyesuaian mekanisme rekrutmen hingga koordinasi penegakan hukum.