Berita

Ilustrasi (Dokumentasi RMOL)

Hukum

Pimpinan KPK Harus Copot Anak Buah yang Lindungi Bobby Nasution

RABU, 19 NOVEMBER 2025 | 11:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mencopot Kasatgas dan orang-orang yang melindungi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam perkara dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, merespons adanya dugaan keterlibatan Kasatgas Penyidikan KPK yang enggan memanggil dan memeriksa Bobby meskipun sudah diajukan tim penyidik.

"Ini melukai dan menciderai KPK sebagai lembaga antirasuah yang tidak pandang bulu. Jadi pimpinan KPK harus segera mencopot Kasatgas dan orang KPK yang lindungi Bobby," kata Muslim kepada RMOL, Rabu, 19 November 2025.


Tindakan para Kasatgas yang enggan memanggil Bobby itu, kata Muslim, dapat dianggap merintangi dan menghalangi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Oleh karenanya, KPK segera saja memanggil Bobby untuk memeriksanya. Kalau Bobby Nasution tidak terlibat dalam kasus korupsi yang sedang disidik KPK, maka Bobby Nasution harus kooperatif dan tidak perlu gunakan Kasatgas untuk halangi penyelidikan atas dirinya," terang Muslim.

Jika melihat gelagat Kasatgas kata Muslim, kuat dugaan bahwa Bobby terlibat dalam kasus tersebut.

"Terkait pengembangan suap proyek jalan di Sumut itu, pimpinan KPK segera perintahkan penyidik untuk menaikkan status tersangka dan menahan Bobby," pungkas Muslim.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya