Hakim Konstitusi Suhartoyo Diminta Patuhi Putusan PTUN

Hakim Konstitusi Suhartoyo diminta mematuhi Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang membatalkan pengangkatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2023-2028.

Hal ini disuarakan sekelompok massa dari Koalisi Aksi Pembela Keadilan (KaPK) saat menggeruduk Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 18 November 2025.

Terlihat massa membentangkan spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan. Di antaranya 'Kepemimpinan Ilegal, Suhartoyo Segera Mundur' dan Pulihkan Nama Baik dan Kewenangan Anwar Usman sebagai Hakim MK'.

"Suhartoyo tidak lagi memiliki dasar legal untuk menjalankan jabatan Ketua MK," kata Korlap Aksi Faris Zulqarnaen kepada wartawan.

"Suhartoyo wajib mundur dari jabatan Ketua MK karena kedudukannya tidak sah," sambungnya.

Massa juga mendorong sembilan hakim MK untuk melakukan pemilihan ulang Ketua dan Wakil Ketua MK melalui rapat pleno sesuai konstitusi dan UU MK.

Diketahui, pada 13 Agustus PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersoalkan pengangkatan Suhartoyo. 

Meski begitu, putusan ini adalah putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga pengangkatan Suhartoyo tidak otomatis batal jika ada upaya banding.