Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Bisnis

Bank Swasta Kuasai Penyaluran Kredit Program Perumahan

SELASA, 18 NOVEMBER 2025 | 13:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sejak diluncurkan pada 21 Oktober hingga 15 November telah mencapai Rp492,13 miliar melalui sembilan bank. 

Menariknya, bank swasta menjadi penyalur kredit terbesar, menunjukkan antusiasme tinggi sektor swasta terhadap program perumahan pemerintahan Presiden Prabowo. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, hal ini membuktikan bahwa program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo disambut dengan baik oleh pihak swasta.

?"Ini membuktikan perumahan karya dari pemerintahan Pak Prabowo, yang pertama kali terjadi di Indonesia, ini direspons dengan baik. Padahal kita baru mulai tanggal 21 Oktober," ucap Ara.


Bank Nobu tercatat sebagai penyalur terbesar dengan Rp280 miliar, disusul BNI Rp91,9 miliar, BTN Rp73 miliar, Bank Artha Graha Internasional Rp5 miliar, dan Bank Pembangunan Daerah DIY Rp3 miliar. 

Ara menyampaikan bahwa BCA tidak ikut dalam skema KPP, namun tetap menyalurkan kredit perumahan lewat skema internal yang memiliki bunga dan tenor sejalan dengan program pemerintah.

Selain KPP, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah susun bersubsidi di lima kota: Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, dan Manado. Jakarta dan Surabaya disebut siap memulai pembangunan paling cepat awal tahun depan.

PKP menilai KPP dan program FLPP merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan perumahan rakyat. Hingga 3 November, realisasi FLPP mencapai 213.630 unit rumah senilai Rp26,51 triliun.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya