Bendera Jepang (Foto; Wikimedia Commons)
Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan memicu protes keras dari pemerintah China. Beijing menilai ucapan Takaichi merupakan provokasi yang melanggar komitmen Jepang dalam Komunike Bersama 1972.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, bahkan mengunggah poster berbahasa Inggris dan Jepang pada Minggu, 16 November 2025, isinya mengingatkan Tokyo agar menghormati komitmennya, siapa pun pemerintah yang berkuasa.
Sementara kantor berita resmi China, Xinhua, menilai Takaichi sengaja menyeret isu Taiwan untuk membenarkan agenda keamanan Jepang yang lebih agresif. Media itu menyebut tindakan Takaichi sebagai “langkah gegabah yang mengabaikan batasan konstitusional dan mempertaruhkan keamanan kawasan.”
Beijing juga menyampaikan protes beruntun: memanggil Duta Besar Jepang di tengah malam, mengeluarkan peringatan militer, dan mengirim patroli Penjaga Pantai ke Kepulauan Diaoyu. Media pemerintah Tiongkok menyebut kesabaran Beijing “ada batasnya.”
Di dalam negeri Jepang, reaksi juga keras. Mantan PM Yoshihiko Noda menyebut pernyataan Takaichi “gegabah” dan telah menempatkan hubungan Jepang-China dalam situasi genting. Protes publik pun muncul, dengan lebih dari 100 warga berunjuk rasa di Tokyo menuntut Takaichi menarik ucapannya dan mundur.
Ketegangan ini menjalar ke sektor lain. Pemerintah China mengeluarkan peringatan perjalanan dan studi ke Jepang, diikuti kebijakan pengembalian tiket gratis oleh sejumlah maskapai China. Seorang ekonom dari Nomura memperkirakan Jepang berpotensi kehilangan 2,2 triliun Yen (sekitar Rp237,7 triliun) akibat penurunan wisatawan China.
Sementara sejumlah analis China menilai komentar Takaichi menunjukkan pergeseran politik Jepang yang semakin ke kanan, termasuk kemungkinan meninjau ulang Tiga Prinsip Non-Nuklir. Hal ini memicu kekhawatiran baru di kawasan.
Kementerian Luar Negeri China memperingatkan bahwa perubahan kebijakan Jepang telah “mengirimkan sinyal berbahaya bagi komunitas internasional,” terutama karena pernyataan dari pejabat Jepang yang membuka kemungkinan kepemilikan kapal selam nuklir.
Dalam pernyataannya, juru bicara Kemenlu China Lin Jian menegaskan bahwa setiap upaya Jepang untuk campur tangan secara militer di Selat Taiwan akan dipandang sebagai tindakan agresi dan “pasti mendapat tanggapan tegas dari China.”
