Berita

Wakil Ketua Umum DPP KNPI Raden Umar. (Foto: Dokumentasi KNPI)

Nusantara

KNPI Ajak Pemuda Lawan Cengkeraman Oligarki SDA

SENIN, 17 NOVEMBER 2025 | 00:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemuda harus menjadi kekuatan moral sekaligus energi strategis dalam melawan dominasi oligarki sumber daya alam yang semakin mengancam kedaulatan nasional. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP KNPI Raden Umar dalam Studium Generale Musyawarah Kerja Aliansi BEM se-Bogor Raya di Kampus STIE GICI Bogor, Sabtu 15 November 2025.

Menurut Umar, ketidakpastian geopolitik global dan penguasaan SDA oleh segelintir elite menciptakan ketimpangan, kerusakan lingkungan, serta mempersempit akses rakyat terhadap sumber daya nasional.


“Penguasaan SDA oleh oligarki bukan hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga menggerus sistem ekonomi dan arah bernegara. Pemuda harus menjadi lokomotif perubahan,” kata Umar.

Umar menegaskan bahwa reformasi pengelolaan SDA menjadi langkah penting menuju Indonesia yang berdaulat. Ia menyoroti lima langkah strategis yang perlu ditempuh negara. 

"Negera diharapkan hadir dengan memperkuat regulasi yang berpihak pada rakyat, penegakan hukum terhadap mafia SDA, transparansi data izin dan eksploitasi, pemberdayaan masyarakat dan pemuda, serta memperluas kolaborasi nasional antar-elemen bangsa," kata Umar.

Ia juga merujuk pada sejumlah langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik-praktik oligarki, seperti pengembalian jutaan hektare kawasan hutan dari penguasaan cukong sawit, penindakan tambang ilegal, dan pencabutan status PSN proyek yang dinilai merusak lingkungan pesisir.

“Ini momentum negara menunjukkan keberpihakannya. Reformasi SDA adalah fondasi kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia,” tutup Umar.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya