Berita

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin. (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Putusan MK Harus Masuk Rekomendasi Percepatan Reformasi Polri

MINGGU, 16 NOVEMBER 2025 | 09:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 disebut harus menjadi bagian dari evaluasi dan rekomendasi tim percepatan reformasi Polri yang dipimpin Profesor Jimly Asshiddiqie.
Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin merespons MK yang mengabulkan gugatan nomor perkara 114 terkait dengan penugasan anggota Polri di luar Kepolisian.

"Putusan ini sebaiknya menjadi bagian dari evaluasi dan rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Polri yang di Ketua Prof Jimly Assiddiqie," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 16 November 2025.

Menurut Hasanuddin, putusan MK bersifat final dan binding. Dalam pelaksanaannya perlu tindakan administratif lebih lanjut.

Menurut Hasanuddin, putusan MK bersifat final dan binding. Dalam pelaksanaannya perlu tindakan administratif lebih lanjut.

Untuk itu kata Hasanuddin, tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto perlu memberikan catatan khusus dan prioritas saat ini, sebab ada pejabat Polri yang aktif atas perintah UU diperbolehkan/diharuskan menduduki jabatan tersebut tanpa harus berhenti.

"Mana saja kementerian/lembaga/badan/komisi untuk jabatan tertentu yang dapat diisi Polri aktif harus menjadi bagian rekomendasi Tim Refornasi Polri. Contohnya di KPK, BNN, BIN, BNPT, dan seterusnya. Siaga 98 berharap Prof Jimly dkk segera menindaklanjuti hal ini," pungkas Hasanuddin.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya