Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL)

Politik

Kehadiran Purbaya Usik Kenyamanan Oligarki

MINGGU, 16 NOVEMBER 2025 | 09:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya disebut mulai mengusik kenyamanan oligarki yang selama ini menopang struktur kekuasaan. 

Pengamat politik Gde Siriana Yusuf menilai langkah-langkah Purbaya tidak lagi sebatas penataan anggaran, melainkan sudah menyentuh akar kepentingan elite yang selama bertahun-tahun menikmati privilese dalam sistem koruptif.

“Menteri Keuangan Purbaya ini kan yang dibicarakan persoalan anggaran, persoalan kebijakan, tapi sarat muatan politik manakala dia menyentuh kepentingan-kepentingan dari satu sistem yang sudah berjalan cukup lama sebagai sistem yang korup,” ujar Siriana di kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 16 November 2025.


Ia menjelaskan bahwa sejak era Jokowi, kekuasaan telah bertumpu pada oligarki hibrida, yakni kombinasi modal birokrasi, partai politik, dan aparat, terutama kepolisian. 

Struktur ini, kata Siriana, menciptakan kenyamanan bagi elite. Kenyamanan tersebut yang kini mulai terusik oleh gebrakan Purbaya.

“Budaya korupsi sudah sedemikian luas sampai mengakar,” tegasnya.

Karena itu, ketika Purbaya menggulirkan agenda efisiensi fiskal dan penertiban anggaran, hal tersebut dinilai otomatis mengenai jantung kepentingan para elite di berbagai lini kekuasaan.

“Ini mengganggu kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini,” ujarnya.

Siriana juga mencatat bahwa langkah Purbaya tidak berhenti pada pembenahan teknis kementerian keuangan. Ia ikut menyoroti proyek kereta cepat Whoosh, bahkan terlibat polemik dengan sejumlah tokoh politik seperti Dedi Mulyadi dan Bahlil.

Menurutnya, dinamika ini pada akhirnya menguji loyalitas ganda yang dihadapi Presiden Prabowo, sebab Purbaya mengeklaim semua tindakannya merupakan bagian dari perintah presiden.

“Artinya loyalitas ini yang akan diuji dari orang-orang yang ada di dalam kabinet, lembaga, maupun sampai ke level daerah,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya