Berita

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat koordinasi nasional tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kamis, 13 November 2025. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Wamensos: DTSEN Fondasi Utama Keadilan Sosial di Indonesia

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 18:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanggulangan kemiskinan tantangannya tidak hanya terletak pada besaran anggaran, namun juga pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan DTSEN digunakan sebagai satu-satunya rujukan dalam penyusun program sosial serta pemberdayaan masyarakat.


“Kita harus menjadikan DTSEN sebagai data-driven policy. Seluruh kebijakan sosial pemerintah harus berbasis data yang sama, data yang telah diverifikasi dan data yang objektif,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Agus Jabo menambahkan, DTSEN merupakan alat ukur keberpihakan negara terhadap masyarakat prasejahtera dan rentan. Kualitas data akan menentukan apakah pemerintah benar-benar adil dalam memberikan perlindungan sosial.

Dengan DTSEN, ketidaktepatsasaran bantuan sosial yang seringkali terjadi bisa diatasi. Data tunggal akan objektif dan akurat, sehingga program pemerintah tidak terfragmentasi lagi dan akan tepat sasaran.

“Dari data ini kita bisa melihat apakah kita sudah selayaknya berpihak kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan,” katanya.

Agus Jabo juga mengapresiasi rapat koordinasi nasional yang baru saja digelar Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan daerah pada Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan kunci untuk menjaga relevansi dan keakuratan DTSEN. Data kesejahteraan sosial bergerak sangat dinamis, dipengaruhi faktor ekonomi, kesehatan, bencana, hingga perubahan sosial masyarakat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya