Berita

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat koordinasi nasional tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kamis, 13 November 2025. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Wamensos: DTSEN Fondasi Utama Keadilan Sosial di Indonesia

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 18:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanggulangan kemiskinan tantangannya tidak hanya terletak pada besaran anggaran, namun juga pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan DTSEN digunakan sebagai satu-satunya rujukan dalam penyusun program sosial serta pemberdayaan masyarakat.


“Kita harus menjadikan DTSEN sebagai data-driven policy. Seluruh kebijakan sosial pemerintah harus berbasis data yang sama, data yang telah diverifikasi dan data yang objektif,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Agus Jabo menambahkan, DTSEN merupakan alat ukur keberpihakan negara terhadap masyarakat prasejahtera dan rentan. Kualitas data akan menentukan apakah pemerintah benar-benar adil dalam memberikan perlindungan sosial.

Dengan DTSEN, ketidaktepatsasaran bantuan sosial yang seringkali terjadi bisa diatasi. Data tunggal akan objektif dan akurat, sehingga program pemerintah tidak terfragmentasi lagi dan akan tepat sasaran.

“Dari data ini kita bisa melihat apakah kita sudah selayaknya berpihak kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan,” katanya.

Agus Jabo juga mengapresiasi rapat koordinasi nasional yang baru saja digelar Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan daerah pada Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan kunci untuk menjaga relevansi dan keakuratan DTSEN. Data kesejahteraan sosial bergerak sangat dinamis, dipengaruhi faktor ekonomi, kesehatan, bencana, hingga perubahan sosial masyarakat.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya