Berita

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat rapat koordinasi nasional tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kamis, 13 November 2025. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Wamensos: DTSEN Fondasi Utama Keadilan Sosial di Indonesia

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 18:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. 

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanggulangan kemiskinan tantangannya tidak hanya terletak pada besaran anggaran, namun juga pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan DTSEN digunakan sebagai satu-satunya rujukan dalam penyusun program sosial serta pemberdayaan masyarakat.


“Kita harus menjadikan DTSEN sebagai data-driven policy. Seluruh kebijakan sosial pemerintah harus berbasis data yang sama, data yang telah diverifikasi dan data yang objektif,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Agus Jabo menambahkan, DTSEN merupakan alat ukur keberpihakan negara terhadap masyarakat prasejahtera dan rentan. Kualitas data akan menentukan apakah pemerintah benar-benar adil dalam memberikan perlindungan sosial.

Dengan DTSEN, ketidaktepatsasaran bantuan sosial yang seringkali terjadi bisa diatasi. Data tunggal akan objektif dan akurat, sehingga program pemerintah tidak terfragmentasi lagi dan akan tepat sasaran.

“Dari data ini kita bisa melihat apakah kita sudah selayaknya berpihak kepada masyarakat kecil dan kelompok rentan,” katanya.

Agus Jabo juga mengapresiasi rapat koordinasi nasional yang baru saja digelar Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melibatkan daerah pada Kamis, 13 November 2025.

Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan kunci untuk menjaga relevansi dan keakuratan DTSEN. Data kesejahteraan sosial bergerak sangat dinamis, dipengaruhi faktor ekonomi, kesehatan, bencana, hingga perubahan sosial masyarakat.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya