Ribka Tjiptaning Tak Gentar jika Dipolisikan

Laporan polisi yang dilayangkan kelompok pendukung Soeharto tak membuat Ketua DPP PDI Perjuangan Dr. Ribka Tjiptaning gentar.

Ribka mengatakan siap mengikuti seluruh proses hukum. Bahkan, jika kasus ini berlanjut hingga pengadilan, ia menyebut masih banyak pihak yang bisa memberikan kesaksian.

“Kalau proses ini berlanjut sampai di pengadilan, masih ada jutaan korban dan keluarga korban kejahatan Soeharto yang siap bersaksi,” tegas Ribka kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Ia menyebutkan berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat di masa Orde Baru yang masih menyisakan saksi hidup, termasuk korban '65, Penembakan Misterius (Petrus), Tanjung Priuk, Lampung, Aceh, Papua, hingga Timor Leste.'

Ribka bahkan menyindir bahwa korban penculikan Orde Baru banyak yang kini bekerja di pemerintahan saat ini. Ia meminta publik mencari informasi lebih lanjut, menambahkan bahwa "rakyat sudah cerdas" dan fakta tidak bisa ditutupi.

“Presiden Jokowi atas nama negara secara resmi telah mengakui dan menyesali atas 12 pelanggaran HAM berat dari Aceh sampai Papua," ujarnya.

Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan adalah hal lumrah dalam negara demokrasi. Ribka mencontohkan perbedaan sikap antara Presiden Jokowi (yang mengakui pelanggaran HAM berat) dengan Presiden Prabowo (yang mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional).

Ribka menutup pernyataannya dengan tantangan agar pihak pelapor "silahkan adu data dan fakta, agar bangsa ini cerdas."

Sebelumnya, Kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) melaporkan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu 12 November 2025. 

ARAH melaporkan Ribka Tjiptaning atas pernyataannya yang menyebut Presiden ke-2 Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat.

“Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi PDIP, Ribka Tjiptaning, yang menyatakan Pak Soeharto itu adalah pembunuh,” ujar Koordinator ARAH, Iqbal kepada wartawan di Bareskrim Polri.