Berita

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.(Foto: Dokumentasi DPD RI)

Nusantara

Fahira Idris:

Kebijakan Pramono Pangkas Pengeluaran Duit Rakyat

Gratiskan Pekerja Bergaji Kecil Naik Transportasi Umum
KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 19:38 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan pekerja swasta dengan gaji maksimal Rp6,2 juta naik angkutan umum diapresiasi positif Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris.

Menurut Fahira, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan nyata Pemprov DKI Jakarta kepada kelas pekerja yang selama ini menanggung beban biaya hidup tinggi, terutama pada sektor transportasi.

“Saat ongkos transportasi bisa memakan sepertiga dari gaji, keputusan Gubernur Pramono Anung memberikan layanan transportasi umum gratis untuk pekerja bergaji di bawah Rp 6,2 juta tepat dan luar biasa," kata Fahira melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 13 November 2025. 


Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis ini, memungkinkan pekerja menikmati layanan Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans tanpa biaya. Pekerja cukup memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan memenuhi syarat penghasilan maksimal Rp6.206.275 per bulan (1,15 kali UMP DKI 2025). 

Fahira menilai, kebijakan ini bukan sekadar subsidi, melainkan strategi sosial ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Bayangkan, 25-30 persen pendapatan pekerja bisa terselamatkan setiap bulan. Itu bisa dialihkan untuk kebutuhan lain misalnya untuk keluarga, pendidikan, atau tabungan," kata Fahira.

Senator Jakarta ini juga menilai kebijakan ini memiliki dampak ganda. Selain membantu ekonomi masyarakat juga akan mengubah budaya mobilitas warga menuju kota yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Dengan semakin banyak pekerja beralih ke transportasi publik, kemacetan dan polusi udara di Jakarta diharapkan menurun signifikan. 

Transportasi publik Jakarta, lanjut Fahira Idris, sudah menjangkau lebih dari 91 persen wilayah, tetapi pengguna aktifnya baru sekitar 20 persen. Program ini diharapkan bisa mendongkrak angka tersebut hingga 30 persen dalam waktu dekat. Dampaknya bukan hanya efisiensi mobilitas, melainkan juga penurunan emisi karbon dan kualitas udara yang lebih sehat.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya