Berita

Ilustrasi Game PUBG. (Foto: Reuters)

Politik

Pembatasan Game Online Diperlukan Cegah Kasus SMAN 72 Terulang

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 14:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membatasi akses game online bagi anak-anak didukung Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. Bahkan, dia mengusulkan khusus untuk anak usia dini harus dilarang.

Rencana pembatasan akses game online itu muncul sebagai respon atas kasus peledakan di SMAN 72 Jakarta, di mana pelakunya diduga terinspirasi dari konten kekerasan dalam game online.

Menurut Oleh Soleh, langkah Presiden Prabowo merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif dunia digital, khususnya game yang mengandung unsur kekerasan, sadisme, dan perilaku destruktif.


“Saya sangat mendukung langkah Presiden. Game online yang berisi kekerasan telah terbukti memberi dampak buruk terhadap psikologis anak. Pemerintah perlu hadir untuk membatasi bahkan melarang akses game semacam itu bagi anak-anak,” ujar Oleh Soleh, Kamis, 13 November 2025.

Oleh Soleh menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas nasional. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi tegas yang melarang anak usia dini bermain game online, baik di platform ponsel, komputer, maupun konsol.

“Anak-anak usia dini belum mampu memilah mana hiburan yang aman dan mana yang berbahaya. Larangan bermain game online untuk mereka adalah bentuk kasih sayang dan tanggung jawab negara,” tegasnya.

Politikus PKB asal Dapil Jawa Barat  XI itu juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat, terutama orang tua, tentang bahaya kecanduan game dan dampak paparan kekerasan digital.

“Langkah pembatasan tidak cukup hanya dengan aturan teknis. Harus ada edukasi publik dan literasi digital yang massif, agar keluarga bisa menjadi benteng pertama dalam menjaga anak-anak dari konten berbahaya,” tutup Oleh Soleh.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya