Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Bukan Sekadar Pembenahan, Komite Reformasi Polri Manuver Cerdas Prabowo

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Selamat Ginting menilai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar langkah teknis untuk memperbaiki institusi kepolisian, tetapi juga memiliki dimensi strategis dan politis yang kuat.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

“Pertama yang saya baca, ini adalah respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan juga kepada kepala kepolisiannya,” ujar Ginting di kanal Youtube Anak Bangsa Channel, Kamis, 13 November 2025.


Di sisi lain langkah ini juga menjadi cara Prabowo memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin dengan agenda reformasi kelembagaan.

“Upaya kedua adalah memperkuat figur Prabowo sebagai pemimpin yang membawa agenda reformasi kelembagaan atau institusional,” jelasnya.

Lebih jauh, Ginting menilai pembentukan komite ini juga memiliki makna struktural, yaitu sebagai mekanisme kontrol pemerintah terhadap institusi kepolisian, sekaligus bukti keseriusan negara dalam menata kembali kepercayaan publik.

Namun, di balik itu, Ginting juga membaca adanya dimensi persiapan politis jangka panjang menjelang Pemilu 2029.

“Keempat, tentu saja persiapan politis, baik jangka pendek, menengah, atau panjang untuk memperkuat citra dirinya menjelang pemilihan umum nanti 2029. Itu kalau bicara politik, pasti ada citra politik yang tidak bisa dinafikan,” tuturnya.

Ia menilai, langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri adalah manuver politik yang cerdas, karena selain menyentuh aspek reformasi kelembagaan, juga mengatur ulang posisi dan legitimasi kepolisian dalam sistem politik nasional.

Lebih jauh, Ginting juga menyinggung bahwa di balik langkah tersebut tersirat rencana besar Prabowo untuk menempatkan kepolisian di bawah lapisan kementerian.

“Ya, sebenarnya di sini Prabowo ada rencana bahwa polisi harus berada di bawah layer kementerian. Itu pesan yang saya tangkap,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya