Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) mulai 1 Januari 2027 bukan sekadar jargon.
Ditegaskan AHY, langkah itu menjadi upaya pemerintah untuk menyeimbangkan aspek keselamatan, efisiensi, dan kesejahteraan dalam sistem logistik nasional.
“Overload ini telah menyebabkan banyak kecelakaan. Tragedi seperti itu terlalu banyak. Never again kita (tidak) biarkan siapapun menjadi korban di jalan akibat kelalaian orang lain,” ujarnya dalam ALFI CONVEX 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada Rabu, 12 November 2025.
Menurut AHY, kebijakan Zero ODOL bukan hanya berbicara tentang penegakan hukum (enforcement), tetapi juga perubahan paradigma dan ekosistem logistik yang lebih sehat.
“Selama ini pengemudi sering disalahkan, padahal mereka hanya satu elemen dari masalah yang sudah terjadi belasan tahun. Kini, dengan energi yang disatukan, kita bisa kawal perubahan ini,” tegasnya.
Namun, AHY juga mengungkapkan adanya konsekuensi ekonomi dari penerapan kebijakan ini. Berdasarkan kajian bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan, kebijakan Zero ODOL diperkirakan dapat meningkatkan l biaya logistik dan tekanan inflasi dalam jangka pendek.
“Kebijakan Zero Odol ini akan terjadi peningkatan biaya logistik alami, naturally seperti itu, kemudian ada sedikit inflasi tetapi in the long run dalam jangka panjang, justru kita bisa mendapatkan berbagai benefit jangka menengah, jangka panjang paling tidak, kita bisa menambah atau berkontribusi pada pertumbuhan GDP kemudian akan hadir potensi investasi,” jelasnya.
Dari hasil pembahasan tersebut, lanjut AHY, sekitar 35 persen pelaku usaha dari berbagai sektor baik pedagang besar, menengah, maupun UMKM menyatakan kesiapan berinvestasi untuk menambah armada logistik yang sesuai regulasi.
Potensi investasi tersebut diperkirakan mencapai Rp48 triliun, termasuk untuk pembangunan gudang dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Ketika tidak terjadi kecelakaan ketika masyarakat merasa aman, merasa nyaman, tidak khawatir, ini adalah sesuatu yang juga sangat significant artinya bukan hanya semua dikuantifikasi, tetapi juga secara kualitatif, ini lebih baik untuk masyarakat kita,” ujar AHY.
Ia berharap kebijakan Zero ODOL 2027 bisa menjadi momentum transformasi logistik Indonesia menuju sistem transportasi yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.
“Mohon doanya, mudah-mudahan kebijakan Zero ODOL bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
