Berita

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di acara KTT Iklim COP30 pada sesi bertajuk “Scaling Up Carbon Markets-Advancing Markets Through Global Collaboration” di Paviliun Indonesia Belem, Brazil. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Eddy Soeparno di COP Brazil

Pasar Karbon Bukan Sekadar Instrumen, tapi Penggerak Investasi Hijau

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 16:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pasar karbon bukan sekadar instrumen pengurangan emisi, tetapi juga penggerak utama investasi hijau, daya saing ekonomi, dan kemakmuran bersama.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di acara KTT Iklim COP30 pada sesi bertajuk “Scaling Up Carbon Markets-Advancing Markets Through Global Collaboration” di Paviliun Indonesia Belem, Brazil. 

Dikatakan Eddy, Indonesia datang ke COP30 dengan pesan kuat, yakni pasar karbon harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berintegritas tinggi.


“Peraturan Presiden 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem karbon yang kredibel dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional serta komitmen iklim global,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu 12 November 2025.

Eddy menjelaskan bahwa Indonesia kini tengah memperkuat kerja sama internasional untuk operasionalisasi kerangka kerja Article 6 Paris Agreement, termasuk dengan Singapura, Korea Selatan, Denmark, dan Norwegia, guna membuka peluang perdagangan karbon lintas batas yang berintegritas tinggi.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti strategi pembangunan ekonomi hijau sebagai pilar utama menuju pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun pada 2029.

Menurutnya Indonesia memiliki potensi besar dari hutan seluas 126 juta hektare, mangrove 3,3 juta hektare, dan potensi penyimpanan karbon (CCS) sebesar 600 gigaton dengan 19 proyek yang sedang dalam tahap persiapan.

“Melalui RUPTL 2025p2034, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas energi terbarukan sebesar 43 GW dan penyimpanan baterai 10,3 GW,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti peran MPR RI ikut mengawal terbentuknya keselarasan antara investasi, regulasi, dan kerja sama internasional dalam transisi energi Indonesia.

“Melalui harmonisasi kebijakan dan reformasi regulasi, kami turut mendukung percepatan pembahasan RUU Perubahan Iklim, RUU Energi Terbarukan, dan RUU Ketenagalistrikan sebagai fondasi hukum bagi pertumbuhan rendah karbon,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya