Berita

Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq dalam kegiatan Penguatan Koordinasi dan Percepatan Revitalisasi tingkat SMA, Senin, 10 November 2025. (Foto: Dok. Kemendikdasmen)

Politik

Revitalisasi Sekolah: Sekolah Diperbaiki, Ekonomi Bergerak

SELASA, 11 NOVEMBER 2025 | 23:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) 7/2025 merupakan langkah strategis memperbaiki bangunan sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi sekitar sekolah.

“Revitalisasi sekolah ini tidak berhenti pada pembangunan fisik. Setiap aktivitas pembangunan kami dorong agar sekolah melibatkan masyarakat sekitar, mulai dari tenaga kerja lokal, penyedia bahan bangunan, hingga UMKM setempat," kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, Selasa, 11 November 2025.

Program tersebut diharapkan bisa berdampak langsung terasa bagi ekonomi setempat. Program ini juga dijalankan dengan prinsip swakelola dan gotong royong sebagaimana arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti.


“Pak Menteri selalu mengingatkan revitalisasi harus dilakukan dengan semangat swakelola. Sekolah dan masyarakat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penerima hasil. Dengan begitu, ada rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dan rasa saling memiliki,” jelas Wamen.

Menurut Wamen Fajar, pendekatan swakelola ini juga merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat, serta mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan gotong royong semua anak bangsa.

Selain revitalisasi fisik, Wamen Fajar menyebut bahwa pemerintah juga mendorong transformasi digital dengan distribusi 288 ribu Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

“Anak-anak di pulau terpencil kini bisa belajar dengan teknologi yang sama seperti di kota besar. Ini wujud nyata dari pendidikan yang berkeadilan,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya