Soeharto Tak Layak Jadi Pahlawan Nasional

Jaringan Progresif 98 Bandung (JP98 Bandung) Zaenal Muttaqin menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto yang dilakukan pada Senin 10 November 2025 atau bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Zaenal mengatakan, tumbangnya rezim Soeharto pada 1998 adalah puncak dari situasi ekonomi politik yang sangat sentralistik dan otoritarian dimana suara-suara kritis rakyat banyak dibungkam. 

"Soeharto sendiri naik (kekuasaan) melalui proses berdarah," kata Zaenal melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 11 November 2025.

Pasca G30S/PKI, Soeharto melakukan operasi pembersihan kelompok PKI karena dianggap bertanggung jawab pada peristiwa penculikan jenderal.

"Operasi berlangsung secara membabi buta, banyak rakyat yang menjadi korban hanya karena tuduhan semata tanpa bukti peradilan," kata Zaenal.

Zaenal menduga pembersihan kelompok PKI itu memperoleh  
dukungan kekuatan asing yang sedang bertarung memperebutkan pengaruh geo politik internasional. 

"Berbagai peristiwa berdarah selama periode kepemimpinan Soeharto juga menjadi salah satu tolak ukur tidak kayaknya Soeharto menjadi pahlawan nasional," kata Zaenal.

Di samping itu, menyematkan gelar pahlawan nasional berbarengan dengan aktivis buruh Marsinah merupakan tragedi tersendiri.

"Karena Marsinah adalah salah satu korban dari kebijakan politik Soeharto. Pelaku dan korban menjadi pahlawan nasional adalah ironi," pungkas Zaenal.