Berita

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid. (Foto: Humas PKB)

Politik

Pemerintahan Prabowo Perlu Teladani Semangat Arek-Arek Suroboyo

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 09:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peringatan Hari Pahlawan 10 November harus dijadikan momentum untuk memperkuat persatuan nasional. Peristiwa heroik di Surabaya pada 1945 menjadi bukti bahwa seluruh elemen masyarakat Indonesia mampu meraih kemenangan ketika bersatu menghadapi ancaman bersama.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, pada peristiwa 10 November, semua golongan mulai dari kiai, santri, priyayi, kaum abangan, bahkan bromocorah, bahu-membahu melawan kedatangan kembali pasukan sekutu yang diboncengi Belanda. 

"Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih penting. Semua bergerak karena ingin mempertahankan kemerdekaan yang baru tiga bulan diproklamasikan,” ujar Jazilul Fawaid di Jakarta, Senin, 10 November 2025.


Semangat perlawanan arek-arek Suroboyo itu membuktikan bahwa sesuatu yang tampaknya mustahil dapat dicapai jika persatuan menjadi pondasi. 

Rakyat yang kala itu tidak terorganisasi lewat komando militer resmi, dengan persenjataan terbatas, mampu memberikan perlawanan signifikan terhadap tentara sekutu yang berbekal strategi, komando, dan senjata modern.

“Tidak ada teori militer yang bisa membayangkan rakyat biasa mampu bertahan menghadapi kolonial yang memiliki keunggulan taktis dan persenjataan. Tapi sejarah membuktikan, kekuatan terbesar kita adalah persatuan,” katanya.

Jazilul menilai, pelajaran besar dari Hari Pahlawan harus dihadirkan dalam konteks pembangunan Indonesia hari ini. Perubahan paradigma pembangunan yang saat ini dijalankan Presiden Prabowo Subianto perlu didukung seluruh elemen bangsa. 

Pemerintah tengah fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan 3 juta rumah, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Transformasi arah pembangunan ini harus kita tangkap sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini memerlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak,” ujarnya.

Ia mengakui jika dalam pelaksanaan program unggulan tersebut dalam satu terakhir masih terdapat banyak kekurangan. Hal itu merupakan kondisi yang wajar mengingat pemerintahan baru berjalan satu tahun.  

“Kontrol publik itu penting. Tapi spiritnya harus sama: kita ingin membantu agar program berjalan lebih baik. Seperti para pahlawan yang bersatu demi mempertahankan kemerdekaan, kini kita harus bersatu untuk membangun kualitas bangsa,” pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya