Berita

Ruang Berkumpul Pengemudi Indonesia (RBPI) membahas tantangan sektor logistik di Harlas ke-4, Minggu 9 NOvember 2025 (Foto: RBPI)

Bisnis

Menuju Indonesia Emas 2045: Logistik Terancam Jika Pengemudi Minim Kompetensi dan Perlindungan

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengemudi di Indonesia mendesak adanya pengakuan dan perlindungan yang memadai, mengingat peran sentral mereka sebagai penopang utama perekonomian nasional.  Peringatan ini disuarakan dalam pertemuan strategis Ruang Berkumpul Pengemudi Indonesia (RBPI) yang membahas tantangan sektor logistik. 

Ketua Umum RBPI, Ika Rostianti, menyampaikan statement mengenai kondisi para anggotanya. Dalam sambutan pembuka di acara peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 RBPI, ia menegaskan peran sentral para pengemudi. 

“Kita adalah tulang punggung ekonomi bangsa, dengan tantangan jam kerja panjang dan risiko pekerjaan yang tinggi,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin 10 November 2025. 


Ika menyoroti bahwa meskipun peran pengemudi vital dalam menjamin kelancaran distribusi pangan dan kebutuhan nasional, dukungan struktural masih minim.

“Perjuangan masih belum selesai. Hingga kini belum ada direktorat khusus yang mengayomi para pengemudi. Maka dari itu, kita perlu mendukung program-program pemberdayaan sumber daya manusia,” ujarnya. 

Mengusung tema “Pengemudi Kompeten Garda Terdepan Keselamatan dan Kelancaran Distribusi Pangan serta Kebutuhan Nasional”, Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 RBPI yang diselenggarakan di Medan pada Minggu 9 November 2025 ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat posisi pengemudi sebagai pilar ekonomi bangsa dan mendeklarasikan komitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Klaim mengenai risiko pekerjaan yang tinggi ini didukung oleh data BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara. Alfiano dari BPJS mengungkapkan angka kecelakaan kerja yang mengkhawatirkan di provinsi tersebut.

“Berdasarkan data yang ada, di Sumatera Utara telah terjadi 54.300 kasus kecelakaan kerja dan 11.415 kasus jaminan kematian,” terang Alfiantto. Data ini memperkuat desakan RBPI agar jaminan sosial diperluas, mengingat masih ada sekitar 3 juta pekerja di Sumut yang belum terlindungi, padahal profesi pengemudi penuh bahaya.

Dukungan bagi RBPI juga disampaikan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza. “Selama ini, para pengemudi yang tergabung dalam RBPI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung perekonomian nasional... Oleh karena itu, keluarga besar RBPI patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Alfi yang hadir mewakili Gubernur Sumut.

Sementara, AKBP Widodo dari Polda Sumut menekankan pentingnya peningkatan kompetensi yang holistik. “Kami banyak menemukan berbagai aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari perilaku saat berkendara... Saya sangat mengapresiasi keberadaan RBPI yang secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas perilaku anggotanya,” ujarnya.

Senada, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, menyambut baik fokus RBPI pada kompetensi. Menurutnya, pengemudi profesional harus menguasai tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan (skill), dan sikap (attitude).

“Jika kita berbicara tentang kebutuhan pengemudi di luar negeri, seperti Jepang, mereka sangat membutuhkan sekitar 400 pengemudi yang syarat utamanya adalah kompeten," ujarnya. 

Di akhir pertemuan, RBPI membacakan deklarasi yang isinya menegaskan komitmen mereka untuk disiplin keselamatan dan mendukung program pemerintah (termasuk Zero ODOL). Poin utamanya adalah; meningkatkan disiplin keselamatan kerja, mengawal efisiensi dan memberantas pungli, meminta dukungan penuh pemerintah dan jaminan sosial yang memadai, dan siap berdiri di garda terdepan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya