Berita

Ilustrasi. (Foto: Wikipedia0

Politik

Penetapan Gelar Pahlawan Jangan cuma Simbol Tahunan

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 03:57 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Langkah Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang terus mendorong pelestarian nilai-nilai kebangsaan melalui pemberian gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh bangsa layak diapresiasi.

“Namun masyarakat berhak tahu dengan jelas, apa dasar gelar kepahlawanan itu diberikan, serta kontribusi apa yang diakui negara,” kata Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jakarta Raya, Andre melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 9 November 2025.

Ia menambahkan, gelar pahlawan nasional seharusnya tidak hanya menjadi simbol penghargaan tahunan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi generasi muda untuk memahami nilai perjuangan dan kebangsaan.


"Karena itu, proses penilaiannya harus terbuka dan objektif,” kata Andre.

Andre, menegaskan KAMMI Jakarta Raya mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat identitas nasional melalui penghargaan kepada tokoh-tokoh bangsa. 

Namun, ia berharap agar proses verifikasi dan rekomendasi gelar kepahlawanan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau popularitas tokoh tertentu.

“Nilai kepahlawanan lahir dari pengorbanan dan dedikasi. Gelar itu harus tetap menjadi simbol moral, bukan alat politik,” pungkas Andre.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya