Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab penuh atas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dinilai sebagai langkah yang tepat secara protokoler kenegaraan. Namun, para pengamat memperingatkan agar penyelesaian utang tersebut tidak serta-merta ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengatakan keputusan Presiden Prabowo adalah sesuatu yang tepat.
Hal itu karena Prabowo menempatkan diri dalam kapasitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena apa pun yang terjadi di negara ini, merupakan tanggung jawab Presiden sebagai pucuk pimpinan di RI.
"Kapasitas dan tanggung jawab Prabowo Subianto soal polemik Whoosh tentunya sudah sesuai kapasitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Hari kepada RMOL, Jumat, 7 November 2025.
Terlebih kata Hari, proyek Whoosh tersebut tidak hanya business or business saja, akan tetapi ada kaitan antara government to government (G2G) atau government to business (G2B), yang tentu akan melibatkan peran kepala negara di kedua belah pihak.
"Siapa pun kepala negaranya, secara diplomatik akan mengambil tanggung jawab karena proyek berdiri antar dua negara," tutur Hari.
Namun, Hari tetap menggarisbawahi, jangan sampai utang-utang Whoosh sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN karena persoalan Whoosh sebenarnya berasal dari sisi fundamental.
Hari pun meminta agar polemik tersebut tetap diselesaikan walaupun Presiden Prabowo sudah menyatakan tetap akan bertanggung jawab.
"Tapi perlu digarisbawahi, proyek Whoosh bergeser dari B to B menjadi B to G. Lalu, siapa dalang dari pergeseran proyek Whoosh? Dampaknya APBN harus menanggung beban yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber APBN kita dari pajak rakyat," terang Hari.
Hari meminta agar aspek fundamental tersebut dapat dicari dan diungkap ke publik, untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai prosedur dan tidak cacat hukum maupun administrasi.
"Proyek Whoosh sudah menjadi rahasia umum dimulai sejak era Jokowi berkuasa, lalu bermasalah dan menjadi polemik saat ini," kata Hari.
Ia berharap Presiden Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh kepada Bank di China yang sebesar lebih dari Rp1,2 triliun setiap tahunnya.
"Kalau Prabowo Subianto mau menyudahi polemik dipublik, mungkin bisa dijawab secara mudah bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintahan saat ini. Tapi bukan semudah membalikkan telapak tangan bahwa APBN kita masih menanggung beban hutang lain dan kebutuhan program MBG yang menjadi andalan Prabowo saat ini," jelas Hari.
