Berita

Ilustrasi (Artificial Inteligence)

Dunia

PBB Resmi Cabut Sanksi Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 07:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Keamanan PBB resmi mencabut sanksi terhadap Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab, lewat resolusi yang diajukan Amerika Serikat (AS).

Resolusi itu menghapus nama keduanya dari “Daftar Sanksi ISIS dan Al-Qaeda”, setelah disetujui oleh 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan, dengan Tiongkok memilih abstain pada Kamis 6 November 2025.

Langkah ini diambil menjelang kunjungan bersejarah al-Sharaa ke Washington minggu depan, yang akan menjadi kunjungan pertama presiden Suriah ke Gedung Putih. 


Utusan Khusus AS untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa selama kunjungan tersebut, Suriah diharapkan bergabung dengan koalisi pimpinan AS untuk melawan ISIS.

Dikutip dari Reuters, Al-Sharaa sebelumnya pernah dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani, pemimpin kelompok ekstremis Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sebelum naik ke tampuk kekuasaan menggantikan Bashar al-Assad yang lengser tahun lalu.

Keputusan mencabut sanksi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antara al-Sharaa dan Presiden AS Donald Trump di Arab Saudi pada Mei lalu, yang menjadi titik balik hubungan kedua negara setelah 25 tahun membeku. Setelah pertemuan itu, Trump mengumumkan perubahan besar kebijakan AS terhadap Suriah.

Sejak memimpin Suriah, al-Sharaa aktif menjalin hubungan dengan negara-negara besar, termasuk Rusia. Oktober lalu, Presiden Vladimir Putin memuji hubungan “historis dan mendalam” antara Moskow dan Damaskus saat menjamu al-Sharaa di Kremlin. Rusia masih mempertahankan pangkalan militernya di Khmeimim dan Tartus, yang dulu disepakati dengan pemerintahan Assad pada 2017.

Langkah pencabutan sanksi ini dinilai sebagai sinyal bahwa Washington siap membuka babak baru hubungan diplomatik dengan Damaskus, sekaligus menguji arah politik luar negeri al-Sharaa yang baru.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya