Berita

Kondisi Proyek IKN, di Kalimantan Timur. (Foto: Merdeka)

Politik

IKN Terancam Jadi Kota Hantu

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, mengingatkan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menghadapi nasib serupa dengan kota-kota hantu (ghost city) di berbagai negara.

Menurutnya, fenomena “ghost town” bukan hal baru dalam sejarah pembangunan perkotaan dunia. Banyak proyek ambisius yang gagal berkembang karena dukungan finansial yang melemah di tengah jalan.

"Fenomena ghost town atau ghost city bukan pertama kali terjadi. Biasanya karena masalah finansial yang berkurang sehingga mereka tidak bisa mencapai target yang ingin dikejar,” ujar Sulfikar lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 6 November 2025.


Sulfikar juga menyoroti perhatian media internasional, khususnya dari Eropa, terhadap pembangunan IKN. 

“Media Eropa itu sangat konsen dengan isu lingkungan dan demokrasi. Mereka terus memantau IKN dari dua sisi itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulfikar menilai peringatan para akademisi dan pakar perkotaan tentang risiko lingkungan di kawasan IKN sebenarnya sudah disampaikan jauh hari sejak rencana pemindahan ibu kota pertama kali diumumkan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

“Masalah lingkungan dan air, potensi banjir, persoalan sosial, sampai potensi penyakit seperti malaria sudah diingatkan dari awal,” katanya.

Meski teknologi modern bisa membantu mengatasi sebagian masalah tersebut, Sulfikar meragukan kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakannya secara menyeluruh.

“Tentu teknologi bisa menyelesaikan banyak hal, tapi sekarang pertanyaannya duitnya ada nggak? Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pendanaan IKN itu terus menurun,” ujarnya menegaskan.

Peringatan ini menambah panjang daftar kritik terhadap proyek IKN yang dinilai terlalu ambisius di tengah tekanan fiskal dan tantangan sosial-lingkungan yang kian nyata.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya