Berita

Kondisi Proyek IKN, di Kalimantan Timur. (Foto: Merdeka)

Politik

IKN Terancam Jadi Kota Hantu

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, mengingatkan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menghadapi nasib serupa dengan kota-kota hantu (ghost city) di berbagai negara.

Menurutnya, fenomena “ghost town” bukan hal baru dalam sejarah pembangunan perkotaan dunia. Banyak proyek ambisius yang gagal berkembang karena dukungan finansial yang melemah di tengah jalan.

"Fenomena ghost town atau ghost city bukan pertama kali terjadi. Biasanya karena masalah finansial yang berkurang sehingga mereka tidak bisa mencapai target yang ingin dikejar,” ujar Sulfikar lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 6 November 2025.


Sulfikar juga menyoroti perhatian media internasional, khususnya dari Eropa, terhadap pembangunan IKN. 

“Media Eropa itu sangat konsen dengan isu lingkungan dan demokrasi. Mereka terus memantau IKN dari dua sisi itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulfikar menilai peringatan para akademisi dan pakar perkotaan tentang risiko lingkungan di kawasan IKN sebenarnya sudah disampaikan jauh hari sejak rencana pemindahan ibu kota pertama kali diumumkan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

“Masalah lingkungan dan air, potensi banjir, persoalan sosial, sampai potensi penyakit seperti malaria sudah diingatkan dari awal,” katanya.

Meski teknologi modern bisa membantu mengatasi sebagian masalah tersebut, Sulfikar meragukan kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakannya secara menyeluruh.

“Tentu teknologi bisa menyelesaikan banyak hal, tapi sekarang pertanyaannya duitnya ada nggak? Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pendanaan IKN itu terus menurun,” ujarnya menegaskan.

Peringatan ini menambah panjang daftar kritik terhadap proyek IKN yang dinilai terlalu ambisius di tengah tekanan fiskal dan tantangan sosial-lingkungan yang kian nyata.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya