Berita

Mohammad Syarifudin Abdillah (tengah) bersama rekan. (Foto: Istimewa)

Hukum

Dokter Spesialis RS Ternama Diduga Terlibat Kasus Investasi Tambang Fiktif

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 16:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kasus dugaan investasi bodong proyek tambang fiktif kembali mencuat. Kali ini, kasus itu diduga melibatkan seorang dokter spesialis anak yang bertugas di rumah sakit ternama di kawasan Jakarta Selatan.

Kuasa hukum korban investasi bodong, Mohammad Syarifudin Abdillah membeberkan, dokter berinisial PW tersebut diduga turut serta dalam kasus proyek fiktif yang didalangi oleh ayah kandungnya sendiri, berinisial W.

Kasus ini berawal pada 2008, saat W menawarkan investasi alat berat untuk proyek pertambangan di Sungai Danau, Kalimantan Selatan. 


Kata Abdillah, korban telah menyerahkan uang senilai Rp1,25 miliar dengan janji keuntungan mencapai Rp1,5 miliar. Namun, belakangan diketahui bahwa proyek pertambangan tersebut adalah fiktif.

"Klien kami setelah menyadari proyek ini fiktif, pada saat itu dibuat akta pengakuan utang. Bahkan pernah diberikan cek, tapi ternyata cek kosong," ungkap Abdillah dalam keterangan tertulis, Rabu 5 November 2025.

Dia menjelaskan, keterlibatan PW muncul karena ia turut menjamin secara lisan pengembalian uang atau sebagai personal guarantee di hadapan saksi dan korban. 

"Secara gentleman agreement, PW menyatakan siap membayar dan menyelesaikan. Ada bukti rekaman Google Meeting, ada bukti pertemuan. Namun hingga hari ini tidak ada penyelesaian, hanya janji-janji," tegas Abdillah.

Dari total kerugian Rp1,5 miliar, Abdillah menyebut baru ada beberapa kali cicilan yang kemudian terhenti. Sisa utang yang belum terbayar saat ini masih berada di atas Rp1 miliar.

Dia mengklaim sudah bertemu perwakilan rumah sakit bernama Lia Amalia yang disebut mengetahui persoalan ini.

"Sayangnya, sampai hari ini tidak ada respons resmi. Padahal kami percaya institusi sebesar itu menjunjung integritas dan etika serta kredibilitas," tuturnya.

Meski fokus langkah hukum masih pada ranah perdata terkait wanprestasi, Abdillah tidak menutup kemungkinan adanya unsur pidana, termasuk dugaan cek kosong dan penyertaan tindak pidana sesuai Pasal 55 KUHP.

Dia menyebut sudah menemukan indikasi adanya korban lain dalam kasus serupa yang diduga melibatkan pihak yang sama.

Selain ranah hukum, Abdillah juga berencana melaporkan kasus ini ke IDI dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar menjadi perhatian terkait etika profesi dan pengawasan tenaga medis.

"Kami berharap ada itikad baik untuk penyelesaian dan tidak berlarut-larut. Klien kami tetap membuka ruang damai secara kekeluargaan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya