Pemutihan Tunggakan BPJS Harus Diawasi agar Tak Salah Sasaran

Langkah pemerintah yang akan menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk kelompok masyarakat yang memenuhi syarat didukung Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.

"Ini merupakan upaya nyata untuk memperkuat kembali semangat keadilan sosial dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani utang masa lalu," kata Nurhadi di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Sebeleumnya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilakukan tahun ini setelah melalui registrasi ulang.

Namun demikian, Nurhadi juga menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan transparan dan terukur.

"Data peserta harus valid, proses registrasi ulang mudah diakses, dan mekanisme pemutihan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat," tandasnya.

Nurhadi berharap dengan kebijakan tersebut kepesertaan BPJS Kesehatan yang sempat non-aktif karena tunggakan dapat segera kembali aktif, sehingga masyarakat bisa kembali memperoleh hak layanan kesehatan secara penuh. 

"Saya juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama memonitor agar pemutihan ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi yang berhak,” pungkas Nurhadi.