Pelantikan Presiden Soeharto usai Tragedi 1965. (Foto: Dokumentasi Kemlu)
Penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto terus disuarakan oleh para penyintas Peristiwa 1965.
Salah satunya datang dari Utati, korban langsung yang pernah ditahan selama 11 tahun di Penjara Wanita Bukit Duri.
“Saya bilang tidak pantas kalau bapak presiden kedua kita itu diangkat menjadi pahlawan nasional,” tegas Utati kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Ia lantas menceritakan bagaimana dirinya bersama tahanan perempuan lainnya harus berjuang bertahan hidup di balik jeruji besi selama lebih dari satu dekade.
“Kami yang ada di situ jelas tidak mau mati konyol tapi berusaha untuk bertahan bisa hidup keluar dengan akal yang masih waras,” ujarnya.
Selama di tahanan, Utati menyebut tak ada tahanan yang meninggal dunia, kecuali satu orang karena sakit. Namun, setelah dibebaskan, ia mengaku belum benar-benar merasakan kebebasan.
“Saya tidak bisa mengatakan bebas ya, karena sampai sekarang pun saya belum merasakan kebebasan itu betul-betul. Kecuali ada dukungan-dukungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan teman-teman lain yang sangat peduli dengan kami,” tuturnya.
Usai Reformasi 1998, Utati baru berani bertemu dengan mantan tahanan politik dan berkumpul kembali. Sebelumnya, kehidupan mereka dibatasi oleh berbagai aturan diskriminatif, termasuk label “tidak bersih lingkungan”.
“Mungkin paling menyakitkan ya untuk saya, karena ada "bersih lingkungan". Bersih lingkungan itu anak kami, kami yang ditahan langsung, anak kami, cucu kami itu dianggap tidak bersih lingkungan. Larangannya banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu,” ungkapnya.
Meski sudah pulang dari penjara, ia mengaku masih diawasi oleh aparat.
“Setiap gerak kami itu diawasi, karena mau pergi ke luar kota harus lapor, dan lain sebagainya, banyak hal,” kenang Utati.
