Berita

Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan di depan Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.(Foto: KAI)

Politik

Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 05:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Melihat perkembangan yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir, kelihatannya mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan sangat susah bisa lolos dari jerat hukum. Terutama kasus penggelembungan harga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

"Kasus dugaan korupsi Whoosh buktinya sudah sangat terang benderang," kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, Senin 3 November 2025.

Meski begitu, menurut Buni Yani, proses terhadap Jokowi, sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto.


"KPK menunggu lampu hijau Presiden Prabowo untuk menyeret Jokowi ke meja hijau," kata Buni Yani.

Menurut Buni Yani, skandal dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh menjadi pintu masuk untuk menyingkap tabir dugaan korupsi selama 10 tahun Jokowi berkuasa secara serampangan dan ugal-ugalan. 

"Tanpa kemauan yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas publik, Indonesia akan terus terjerembap ke dalam kubangan lumpur keterbelakangan," pungkas Buni Yani.

KPK mengungkapkan sudah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Whoosh yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Hal itu diungkapkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut tidak perlu ada laporan masyarakat bagi KPK untuk mengusut dugaan markup protek Whoosh.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep kepada wartawan, Senin 27 Oktober 2025.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya