Berita

Pamflet kampanye Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan. (Foto: AFP)

Dunia

Presiden Tanzania Terpilih Lagi Usai Pemilu Berdarah

MINGGU, 02 NOVEMBER 2025 | 03:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan resmi dinyatakan memenangkan pemilu dengan perolehan lebih dari 97 persen suara. 

Pengumuman hasil pemungutan suara disampaikan Komisi Pemilihan Umum Tanzania. Hassan yang naik menggantikan mendiang John Magufuli pada 2021 tersebut akan kembali memimpin negara berpenduduk 68 juta jiwa itu selama lima tahun ke depan.

Kemenangan telak seperti ini nyaris tak pernah terjadi di kawasan. Perbandingannya hanya pada Presiden Rwanda Paul Kagame yang rutin meraih suara mutlak dalam pemilu.


Namun kemenangan besar itu berlangsung di tengah aksi demonstrasi berdarah yang menewaskan ratusan orang di berbagai wilayah Tanzania.

Menjelang pemungutan suara, kelompok HAM termasuk Amnesty International telah melaporkan pola pelanggaran berat seperti penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, serta pembunuhan di luar hukum.

Partai oposisi Chadema menyebut sekitar 700 orang tewas sejak demonstrasi pecah mulai Rabu, 29 Oktober 2025.

“Jumlah kematian di Dar es Salaam sekitar 350 dan di Mwanza lebih dari 200. Ditambah wilayah lain, totalnya sekitar 700,” ujar Juru Bicara Chadema John Kitoka, dikutip AFP pada Sabtu, 1 November 2025.

Angka tersebut belum bisa diverifikasi secara independen, namun sumber keamanan maupun diplomat mengonfirmasi korban mencapai ratusan.

Hassan dan partainya, Chama Cha Mapinduzi, dituding melakukan kecurangan untuk mempertahankan kekuasaan. Dua calon presiden dari kubu oposisi didiskualifikasi, membuat Hassan hanya berhadapan dengan 16 kandidat partai kecil yang minim kampanye.

Protes pun meluas di berbagai kota termasuk Dar es Salaam, dengan massa menuntut pemilu yang bebas dan adil. Aparat kepolisian serta militer dikerahkan untuk membubarkan aksi. 

Pemerintah juga menerapkan jam malam, memblokir internet, dan membatasi akses media sosial sebagai upaya meredam tekanan publik atas pemilu yang dianggap cacat demokrasi.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya