Berita

Ilustrasi

Politik

KPK Jangan Hanya Panggil Petinggi KCIC Usut Kasus Whoosh

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 16:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, diminta agar tidak hanya berhenti pada pemeriksaan korporasi Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Pengamat dari Citra Institute, Efriza menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ikut memeriksa sejumlah mantan pejabat di masa pemerintahan sebelumnya.

"Meski KPK belum meyakinkan, tetapi dorongan dan kritik publik diharapkan KPK mulai serius mendalami pengusutan dugaan kerugian negara akibat mark-up anggaran proyek Whoosh," ujar dia kepada RMOL, Jumat, 31 Oktober 2025.


Efriza memandang, penelusuran dugaan korupsi Whoosh oleh KPK akan dinilai gagal oleh publik, apabila sejumlah informasi yang dikemukakan sejumlah tokoh tak dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

"Padahal sejumlah tokoh yang pernah berada di lingkar kekuasaan, seperti Mahfud MD telah mengungkap adanya potensi permainan kekuasaan dalam proyek strategis nasional itu," urainya.

Magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong KPK bertindak sebagai institusi yang memeriksa potensi korupsi, atas kebijakan-kebijakan yang potensi merugikan negara.

"KPK juga tak perlu khawatir memeriksa para pejabat negara yang ditengarai kemungkinan terlibat, sehingga KPK juga perlu didorong untuk menyelidiki aktor-aktor dibalik mark-up anggaran proyek whoosh ini," demikian Efriza menambahkan.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya