Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian)
Ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai 90 miliar Dolar AS atau setara Rp1.497 triliun pada 2024. Dalam lima tahun ke depan sektor ini diproyeksi dapat menyentuh hingga 360 miliar Dolar AS pada 2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, sektor keuangan digital menjadi penggerak utama ekonomi digital.
“Salah satu sektor pendorong ekonomi digital adalah sektor keuangan digital. Sejalan dengan itu, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) berpesan bahwa perlu juga dilakukan elektronifikasi program Pemerintah di mana setiap keluarga Indonesia harus memiliki rekening keuangan formal agar penyaluran berbagai program Pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran,” kata Airlangga secara virtual dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.
Perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menurutnya menjadi salah satu bukti nyata. Saat ini, 93 persen dari 56 juta pengguna QRIS merupakan UMKM. Artinya, digitalisasi keuangan mengalir organik dari level masyarakat terbawah.
“Kita menyadari bahwa bersama peluang besar ini, muncul pula tantangan baru yaitu bagaimana memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tuturnya.
Pemerintah sendiri membidik kontribusi ekonomi digital ke Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dapat naik lebih dari sembilan kali lipat sehingga mencapai 15,5–19,6 persen pada 2045.
Untuk itu, upaya perluasan akses layanan keuangan terus digenjot melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat indeks inklusi keuangan mencapai 92,74 persen dengan literasi menyentuh 66,64 persen.
Digitalisasi keuangan publik melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) juga semakin efektif. Partisipasi daerah dalam P2DD tahun 2024 tercatat 97,4 persen, melampaui target 95 persen.
Pemerintah pun tengah menyiapkan peta jalan pengembangan kecerdasan artifisial serta ekosistem semikonduktor untuk memperkuat layanan keuangan digital melalui automasi, analitik cerdas, deteksi fraud, hingga scoring kredit alternatif. Inovasi seperti dompet digital, tokenisasi aset, hingga smart contract juga didorong pengembangannya.
Tak hanya itu, pembangunan pusat data nasional juga menjadi prioritas untuk menjamin kedaulatan data.
“Pemerintah juga mendorong pengembangan data center nasional sebagai infrastruktur strategis ekonomi digital. Ke depan, seluruh data strategis, terutama yang terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital, dapat disimpan di dalam wilayah Indonesia, guna menjamin kedaulatan data,” tandasnya.
