Berita

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Centre, Adinda Tenriangke Muchtar. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Digitalisasi Pemilu Masih Terbentur Masalah Klasik

RABU, 29 OKTOBER 2025 | 03:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan model pemilu konvensional ke digitalisasi bukan hal mustahil diterapkan pada Pemilu 2029 mendatang.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar bahkan menyebut digitalisasi pemilu bisa meningkatkan partisipasi publik dan memangkas anggaran negara.

"Kalau kita bicara digitalisasi pemilu semangatnya adalah meningkatkan partisipasi, membuat lebih hemat karena ada efisiensi," ujar Adinda dalam diskusi di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Oktober 2025.


Meski demikian, penyelenggara pemilu diminta tidak buru-buru menerapkan digitalisasi pemungutan suara jika infrastrukturnya belum siap. 

"Kita perlu menyadari digitalisasi pemilu melibatkan teknologi yang bertemu dengan tantangannya sendiri," tuturnya.

Salah satu tantangan yang terjadi berulang adalah masalah hoax atau berita bohong. Masalah ini perlu ditangani lintas sektor, baik penyelenggara pemilu maupun pihak terkait.

Kuncinya, kata dia, adalah dengan memperkuat literasi digital kepada masyarakat agar cita-cita digitalisasi pemilu bisa dilakukan.

"Kita punya kesempatan bonus demografi 2030. Pertanyaannya, kita jadi generasi emas atau generasi yang cemas? Kalau kita masih dibombardir masalah literasi, pemberangusan kasus-kasus diskusi buku, bagaimana mau cerdas?" pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya