SKK Migas Perkuat Sistem Pengamanan untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan pentingnya penguatan sistem pengamanan Hulu Migas untuk mendorong peningkatan lifting migas nasional.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan bahwa aspek keamanan tidak lagi bisa dipandang semata sebagai urusan operasional teknis, melainkan telah menjadi faktor strategis yang menentukan keberhasilan produksi migas.

“Tantangan untuk meningkatkan lifting migas bukan hanya terkait masalah teknis atau ekonomis, tetapi juga terkait dengan keandalan operasi di lapangan. Ini tidak akan tercapai tanpa sistem pengamanan yang kuat, responsif, dan terintegrasi,” ujar Djoko dalam sambutan secara virtual pada Rapat Kerja Pengamanan Hulu Migas 2025 di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Oktober 2025.

Rapat kerja ini dilakukan bersama rapat kerja bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), TNI/Polri, kementerian, dan pemerintah daerah dalam merumuskan arah baru sistem pengamanan sektor hulu migas nasional.

Menurut Djoko, pengelolaan keamanan di sektor Hulu Migas menjadi sangat penting di tengah banyaknya ancaman seperti illegal drilling, illegal refinery, sabotase, konflik sosial, hingga isu keamanan di wilayah perbatasan. Untuk itu, penerapan manajemen pengamanan berbasis risiko perlu dilakukan.

“Pengamanan Hulu Migas merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara SKK Migas, KKKS, aparat keamanan negara baik TNI maupun Polri harus diperkuat,” tegasnya.

Djoko memaparkan sejumlah langkah yang perlu dilakukan antara lain penguatan koordinasi, pelaksanaan patroli bersama, pengembangan early warning system, serta pembentukan information sharing platform untuk membangun sistem pengamanan yang terpadu, responsif, dan preventif.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan sosial dalam menjaga keamanan aset strategis negara tersebut.

“Fakta menunjukkan bahwa banyak potensi gangguan terhadap kegiatan operasi migas berangkat dari persoalan sosial, ekonomi, dan komunikasi. Untuk itu, pendekatan community based security atau CBS perlu terus diperkuat,” jelas Djoko.

Melalui pendekatan partisipatif, dialog sosial, dan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, SKK Migas, katanya, akan terus mendorong agar Program Pengembangan Masyarakat (PPM) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat harmonisasi antara KKKS dan masyarakat. 

"Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas ekonomi lokal, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur sosial," pungkasnya.