Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kereta Cepat Semakin Hangat, KPK Jangan Diam Dong!

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof Rhenald Kasali, menyoroti polemik yang terus memanas terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). 

Ia menilai, terlepas dari segala kontroversi, pembangunan moda transportasi modern itu adalah bagian dari kemajuan zaman yang tak bisa dihindari.

“Kereta cepat semakin hari semakin hangat. Barangnya sudah jadi, sudah bergerak, dan tentu saja dunia memang bergerak ke arah kecepatan,” ujar Rhenald seperti dikutip redaksi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.


Rhenald menggambarkan, percepatan infrastruktur transportasi bukan hal baru di Indonesia. Ia mencontohkan perjalanan Jakarta–Surabaya yang dulu bisa memakan waktu hingga 24 jam lewat Pantura, kini bisa ditempuh 10–12 jam lewat jalan tol. Begitu pula dengan Jakarta–Bandung yang kini hanya butuh waktu singkat berkat kereta cepat.

“Luar biasa kan kemajuannya. Dulu ke Bandung lama, sekarang bisa cepat. Jadi inilah perkembangan zaman,” katanya.

Namun, Rhenald tak menutup mata atas gejolak di balik kemajuan tersebut. Ia menyebut, publik kini tengah diliputi kemarahan terhadap isu korupsi yang membayangi proyek besar itu. Karena itu, ia meminta lembaga antirasuah tak bersikap pasif.

“Tentu saja kita mengharapkan KPK jangan diam dong. Ini kan jadi ramai ke mana-mana. KPK menunggu laporan masyarakat dan lain sebagainya, nggak perlu. KPK langsung bergerak seperti kata Prof Mahfud MD. Kalau korupsi memang harus dituntaskan, kita nggak main-main terhadap masalah korupsi,” tegasnya.

Menurut Rhenald, isu kereta cepat bukan hanya soal kecepatan atau teknologi, melainkan juga kompleksitas kebijakan dan pembiayaan. Ia mencatat setidaknya ada 11 aspek penting dalam proyek tersebut.

“Pertama, korupsi. Kedua, utang. Ketiga, biaya terutama perbandingan antarnegara dan cost overrun. Lalu APBN yang pernah diberikan kepada perusahaan kereta api. Yang kelima, sebenarnya kita butuh atau tidak sih,” urainya.

Selain itu, Rhenald juga menyinggung aspek perbandingan biaya per kilometer antara Indonesia dan negara lain. Ia mencontohkan proyek kereta cepat di California, Amerika Serikat, yang sejak 2008 tak kunjung selesai meski sudah menelan biaya lebih dari 100 miliar dolar AS.

“Indonesia kesannya tinggi sekali ya, tapi tiap negara beda-beda. Di California aja nggak jadi-jadi dari tahun 2008 sampai sekarang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek keberlanjutan proyek, jumlah penumpang, hingga model bisnis yang dijalankan. Menurutnya, semua itu harus dikaji jujur dan terbuka agar proyek strategis tak berubah menjadi beban jangka panjang.

“Yang ke-10 bisnis model, dan yang ke-11 Jepang versus China. Saya seringkali mengatakan Indonesia ini bisa apes karena geopolitik, pertarungan antar dua negara,” pungkas Rhenald.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya