Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kenyamanan Whoosh Tak Sepadan Gegara Utang

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan hal baru. Menurutnya, proyek warisan pemerintahan Jokowi itu sejak awal memang sarat masalah mulai dari persoalan pembiayaan hingga isu mark up anggaran.

“Proyek kereta cepat warisan Jokowi memang sudah menjadi kontroversi sejak awal,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.

Adi menjelaskan, meskipun jumlah penumpang Whoosh terus meningkat hingga mencapai jutaan orang, secara ekonomi proyek tersebut belum mampu menutup beban utang yang harus ditanggung negara.


“Pendapatan dari penjualan tiket belum bisa menutupi utang, terutama utang yang dimiliki bangsa ini terkait Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbandingan pun mulai bermunculan antara proyek kereta cepat Indonesia dengan milik Arab Saudi. Meski jarak di Arab Saudi lebih jauh, biaya pembangunannya justru lebih murah dibandingkan proyek di Indonesia.

“Perdebatan makin panjang karena pendukung kereta cepat beralasan kondisi geografis berbeda. Di Arab Saudi jalannya datar dan gurun pasir, sementara di Indonesia harus membor gunung dan melewati jalur berkelok, wajar kalau biayanya lebih besar,” jelasnya.

Namun, Adi menilai faktor teknis itu tak serta-merta menutup kritik publik, terutama soal dugaan pembengkakan biaya yang pernah disinggung oleh Prof. Mahfud MD. Diskursus tentang siapa yang lebih efisien—antara proyek di Indonesia dan negara lain—terus bergulir hingga kini.

“Polemik juga mencuat karena dulu proyek ini awalnya mau digarap Jepang, tapi tiba-tiba dialihkan ke Cina,” tambah Adi.

Menurutnya, kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan Whoosh memang tidak bisa dipungkiri, namun di balik kemegahan itu tersisa persoalan besar utang yang harus ditanggung rakyat.

Adi juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Puraya Yudha Sadewa yang menegaskan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto tidak ingin membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN.

“Andai saja cerita tentang Whoosh tidak dibayangi utang, tentu proyek ini akan lebih diapresiasi. Sayangnya, kenyamanan dan kebanggaan nasional itu masih bergaransi dengan utang yang fantastis dan kisruh yang belum berkesudahan,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya