Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kenyamanan Whoosh Tak Sepadan Gegara Utang

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 14:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan hal baru. Menurutnya, proyek warisan pemerintahan Jokowi itu sejak awal memang sarat masalah mulai dari persoalan pembiayaan hingga isu mark up anggaran.

“Proyek kereta cepat warisan Jokowi memang sudah menjadi kontroversi sejak awal,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.

Adi menjelaskan, meskipun jumlah penumpang Whoosh terus meningkat hingga mencapai jutaan orang, secara ekonomi proyek tersebut belum mampu menutup beban utang yang harus ditanggung negara.


“Pendapatan dari penjualan tiket belum bisa menutupi utang, terutama utang yang dimiliki bangsa ini terkait Whoosh yang mencapai Rp2 triliun per tahun,” tegasnya.

Ia menambahkan, perbandingan pun mulai bermunculan antara proyek kereta cepat Indonesia dengan milik Arab Saudi. Meski jarak di Arab Saudi lebih jauh, biaya pembangunannya justru lebih murah dibandingkan proyek di Indonesia.

“Perdebatan makin panjang karena pendukung kereta cepat beralasan kondisi geografis berbeda. Di Arab Saudi jalannya datar dan gurun pasir, sementara di Indonesia harus membor gunung dan melewati jalur berkelok, wajar kalau biayanya lebih besar,” jelasnya.

Namun, Adi menilai faktor teknis itu tak serta-merta menutup kritik publik, terutama soal dugaan pembengkakan biaya yang pernah disinggung oleh Prof. Mahfud MD. Diskursus tentang siapa yang lebih efisien—antara proyek di Indonesia dan negara lain—terus bergulir hingga kini.

“Polemik juga mencuat karena dulu proyek ini awalnya mau digarap Jepang, tapi tiba-tiba dialihkan ke Cina,” tambah Adi.

Menurutnya, kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkan Whoosh memang tidak bisa dipungkiri, namun di balik kemegahan itu tersisa persoalan besar utang yang harus ditanggung rakyat.

Adi juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Puraya Yudha Sadewa yang menegaskan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto tidak ingin membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN.

“Andai saja cerita tentang Whoosh tidak dibayangi utang, tentu proyek ini akan lebih diapresiasi. Sayangnya, kenyamanan dan kebanggaan nasional itu masih bergaransi dengan utang yang fantastis dan kisruh yang belum berkesudahan,” pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya