Ilustrasi rantai pasok bahan pangan. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Keberhasilan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur, tetapi juga kesiapan pasokan bahan pangan dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan lokal.
“Kalau di Malang saat ini baru ada 25 SPPG, dan ke depan akan berkembang menjadi 83, maka kebutuhan sayur, ikan, dan bahan pangan lainnya harus dipastikan cukup. Ini harus dirancang sejak awal,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol. Sony Sonjaya dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.
Sony menegaskan hal itu saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Rachmat Pambudy saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Prokids Anak Indonesia di Kota Malang.
Karena itu, menurut dia, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan Program MBG, terutama pada aspek rantai pasok pangan lokal yang berkelanjutan.
"Istilah MBG-preneur menarik dan inspiratif. Namun tidak boleh berhenti di konsep dapur saja, karena ruang lingkupnya jauh lebih luas,” ujarnya.
Wakil Kepala BGN itu juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga agar aliran dana pemerintah pusat tetap memberi manfaat bagi ekonomi lokal, bukan justru terserap ke daerah lain akibat ketergantungan pasokan.
“Kalau menunya telur tapi telurnya dibeli dari luar daerah, artinya uangnya keluar. Malang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan telur, sayur, dan buah dari wilayah sendiri. Inilah inti kemandirian pangan,” tegasnya.
Secara nasional, dari total kebutuhan sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru sekitar 10.900 unit yang beroperasi. Adapun di Kota Malang, baru tersedia 25 dari kebutuhan 83 SPPG.
“Jadi tantangannya ke depan bukan sekadar membangun dapur, tapi membangun seluruh ekosistemnya agar berjalan selaras,” kata Sony.
Sementara itu, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan bahwa Program MBG adalah program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.
“Kami memastikan perencanaannya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya membangun ekosistem makan bergizi nasional,” ungkap dia.
Kepala Bappenas menilai, implementasi MBG di Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional.
“Rantai pasok dari hulu hingga penerima manfaat harus menjadi satu kesatuan sistem. Hasil peninjauan hari ini menjadi langkah penting agar model MBG di Malang bisa menjadi contoh sukses,” kata Pambudy.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pun memastikan bahwa jajaran pemerintah daerah telah menerapkan standar pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab sesuai ketentuan, agar program berjalan efektif di lapangan.
“SOP sudah diterapkan dengan baik, dan seluruh kelurahan menyambut positif program MBG ini,” ujar Wahyu.
Masyarakat, kata Wahyu, telah merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan program MBG.
“Masyarakat rata-rata sudah menerima manfaatnya, dan dari sisi kualitas gizi, pelaksanaannya juga terjaga,” pungkasnya.
