Berita

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Pengaruh Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo Ancaman Serius Demokrasi

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 12:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengaruh mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terus menguat akan memperburuk sistem demokrasi Indonesia ke depannya.

Hal itu terekam dalam analisis data berbasis Artificial Intelligence Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga konsultan Binokular Media Monitoring.

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menjelaskan, dalam analisis kolaboratif itu diperoleh sentimen publik terhadap pemberitaan di media siber, cetak, elektronik serta percakapan di media sosial X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.


"Terdapat 10 tokoh yang selalu menjadi pemberitaan di media mainstream," ujar Neni kepada RMOL, Senin 27 Oktober 2025.

Neni menyebutkan, dari 10 tokoh yang selalu disorot dalam berita, sosok Jokowi menempati urutan ketiga, setelah Presiden Prabowo di urutan pertama dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.

Di urutan selanjutnya ada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Mensesneg Prasetyo Hadi, mantan Menko Polkam Budi Gunawan, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Menpora Erick Tohir.

Akan tetapi, dari 10 tokoh yang paling banyak diperbincangkan publik karena pemberitaan dan informasi yang massif di berbagai platform digital, sosok Jokowi yang menempati urutan ketiga berpotensi memberikan dampak tidak baik pada Presiden Prabowo.

"Tingginya perbincangan publik terkait dengan Joko Widodo yang menempati posisi ketiga dalam isu politik demokrasi, memperlihatkan masih kuatnya pengaruh dan pandangan Joko Widodo terhadap pemerintahan baru menjadi ancaman serius bagi demokrasi," demikian Neni.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya