Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Kritik Lama Terbukti, Kereta Cepat Warisan Jokowi Bikin Susah Negara

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 09:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pakar kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, kembali menyoroti polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang kini menjadi beban keuangan negara. Ia menyebut proyek tersebut sejak awal sudah bermasalah dan dipaksakan tanpa perencanaan matang.

“Saat itu ada dua orang yang menolak, satu namanya Menhub Ignasius Jonan, kedua saya. Kebetulan kami berdua sama-sama membereskan kereta api,” ungkap Agus di kanal Youtube Abraham Samad, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

Menurut Agus, sejak awal dirinya dan Jonan sudah menilai konsesi proyek kereta cepat terlalu mahal dan tidak masuk akal. Keduanya pun keras menolak dan tidak gentar meski harus dipecat. 


Agus menegaskan, Indonesia sebenarnya belum membutuhkan kereta cepat. Apalagi proyek tersebut justru bertentangan dengan semangat Nawacita yang menekankan pembangunan di luar Pulau Jawa.

“Tapi kenapa malah dibikinnya di Jakarta–Bandung? Mahal, uangnya dari mana?” tegasnya.

Ia memaparkan bahwa proyek itu sejatinya sudah masuk dalam kerja sama bilateral dengan Jepang, melalui paket pembangunan kereta cepat Jakarta–Surabaya.

“Jepang kan sudah bantu dari awal. Tahap pertama harusnya sampai Bandung, berhenti di Karawang karena di sana banyak investasi Jepang. Final itu G-to-G. Tapi kok tiba-tiba berubah, diserahkan ke Cina?” kata Agus heran.

Perubahan mitra proyek dari Jepang ke Tiongkok, kata Agus, langsung mengubah seluruh skema perhitungan dan desain awal. 

“Begitu lihat hitung-hitungannya, langsung beda. Di Jepang bunganya 0,1 persen. Tapi setelah ke Cina, malah jadi dua persen. Rutenya pun berubah,” jelasnya.

Sejak lama Ia juga menyoroti potensi kerugian akibat biaya tinggi dan minimnya minat penumpang. Agus menilai, persoalan proyek ini bukan hanya pada biaya konstruksi, tetapi juga pembebasan lahan, bangunan, dan operasional yang kompleks. 

Ia mengaku sempat diserang oleh sejumlah relawan Jokowi ketika pertama kali mengkritik proyek ini sembilan tahun lalu. 

“Yang ribut saat itu relawan, saya bilang nggak masalah di grup-grup itu saya diserang, ya nggak apa-apa. Memang saya nggak ada keinginan mau dapetin proyek tapi ini nggak bener nanti susah. Nah sekarang kejadian sudah saya ingatkan 9 tahun yang lalu,” pungkas Agus.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya