Berita

Mantan Presiden Joko Widodo di depan kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Kritik Lama Terbukti, Kereta Cepat Warisan Jokowi Bikin Susah Negara

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 09:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pakar kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, kembali menyoroti polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang kini menjadi beban keuangan negara. Ia menyebut proyek tersebut sejak awal sudah bermasalah dan dipaksakan tanpa perencanaan matang.

“Saat itu ada dua orang yang menolak, satu namanya Menhub Ignasius Jonan, kedua saya. Kebetulan kami berdua sama-sama membereskan kereta api,” ungkap Agus di kanal Youtube Abraham Samad, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

Menurut Agus, sejak awal dirinya dan Jonan sudah menilai konsesi proyek kereta cepat terlalu mahal dan tidak masuk akal. Keduanya pun keras menolak dan tidak gentar meski harus dipecat. 


Agus menegaskan, Indonesia sebenarnya belum membutuhkan kereta cepat. Apalagi proyek tersebut justru bertentangan dengan semangat Nawacita yang menekankan pembangunan di luar Pulau Jawa.

“Tapi kenapa malah dibikinnya di Jakarta–Bandung? Mahal, uangnya dari mana?” tegasnya.

Ia memaparkan bahwa proyek itu sejatinya sudah masuk dalam kerja sama bilateral dengan Jepang, melalui paket pembangunan kereta cepat Jakarta–Surabaya.

“Jepang kan sudah bantu dari awal. Tahap pertama harusnya sampai Bandung, berhenti di Karawang karena di sana banyak investasi Jepang. Final itu G-to-G. Tapi kok tiba-tiba berubah, diserahkan ke Cina?” kata Agus heran.

Perubahan mitra proyek dari Jepang ke Tiongkok, kata Agus, langsung mengubah seluruh skema perhitungan dan desain awal. 

“Begitu lihat hitung-hitungannya, langsung beda. Di Jepang bunganya 0,1 persen. Tapi setelah ke Cina, malah jadi dua persen. Rutenya pun berubah,” jelasnya.

Sejak lama Ia juga menyoroti potensi kerugian akibat biaya tinggi dan minimnya minat penumpang. Agus menilai, persoalan proyek ini bukan hanya pada biaya konstruksi, tetapi juga pembebasan lahan, bangunan, dan operasional yang kompleks. 

Ia mengaku sempat diserang oleh sejumlah relawan Jokowi ketika pertama kali mengkritik proyek ini sembilan tahun lalu. 

“Yang ribut saat itu relawan, saya bilang nggak masalah di grup-grup itu saya diserang, ya nggak apa-apa. Memang saya nggak ada keinginan mau dapetin proyek tapi ini nggak bener nanti susah. Nah sekarang kejadian sudah saya ingatkan 9 tahun yang lalu,” pungkas Agus.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya