Berita

KA Purwojaya (KA 58F) relasi Gambir-Kroya anjlok saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh, km 56+1/2, Jawa Barat. (Foto: Istimewa)

Politik

Kemenhub Wajib Audit Keselamatan Imbas Marak Kereta Anjlok

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 21:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peristiwa anjloknya KA Purwojaya (KA 58F) relasi Gambir-Kroya saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh, km 56+1/2, Jawa Barat, pada Sabtu 25 Oktober 2025, disorot Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan audit keselamatan independen untuk memastikan objektifitas rekomendasi perbaikan layanan kereta api di tanah air. 

“Kasus kereta api anjlok dalam beberapa bulan terakhir terus terjadi. Meski tidak ada korban jiwa tetapi kasus ini tidak bisa dianggap sepele," kata Huda, lewat keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2025. 


Pada Agustus lalu setidaknya ada tiga kasus yakni anjloknya KA Argo Bromo di Subang, KRL di Stasiun Jakarta Kota, lalu ada Kereta Kuala Stabas di Lampung. Bulan ini kembali terjadi yakni Kereta Purwojaya di Kedunggede Bekasi. 

Huda mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, kereta api merupakan tulang punggung transportasi nasional. Berdasarkan data BPS rata-rata jumlah total penumpang kereta api per tahun mencapai ratusan juta. 

Tahun 2023 total penumpang kereta api nasional baik kereta api jarak jauh, lokal, maupun commuter mencapai 365 juta, tahun 2024 penumpang kereta api mencapai 504-505 juta. 

“Tingginya jumlah penumpang per tahun ini harusnya dimaknai betapa kereta api telah menjadi tulang punggung transportasi nasional sehingga setiap insiden kecelakaan KA harus menjadi fokus perhatian untuk evaluasi dan perbaikan,” kata Huda.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya