Berita

KA Purwojaya (KA 58F) relasi Gambir-Kroya anjlok saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh, km 56+1/2, Jawa Barat. (Foto: Istimewa)

Politik

Kemenhub Wajib Audit Keselamatan Imbas Marak Kereta Anjlok

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 21:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Peristiwa anjloknya KA Purwojaya (KA 58F) relasi Gambir-Kroya saat melintas di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh, km 56+1/2, Jawa Barat, pada Sabtu 25 Oktober 2025, disorot Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan audit keselamatan independen untuk memastikan objektifitas rekomendasi perbaikan layanan kereta api di tanah air. 

“Kasus kereta api anjlok dalam beberapa bulan terakhir terus terjadi. Meski tidak ada korban jiwa tetapi kasus ini tidak bisa dianggap sepele," kata Huda, lewat keterangan resminya di Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2025. 


Pada Agustus lalu setidaknya ada tiga kasus yakni anjloknya KA Argo Bromo di Subang, KRL di Stasiun Jakarta Kota, lalu ada Kereta Kuala Stabas di Lampung. Bulan ini kembali terjadi yakni Kereta Purwojaya di Kedunggede Bekasi. 

Huda mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, kereta api merupakan tulang punggung transportasi nasional. Berdasarkan data BPS rata-rata jumlah total penumpang kereta api per tahun mencapai ratusan juta. 

Tahun 2023 total penumpang kereta api nasional baik kereta api jarak jauh, lokal, maupun commuter mencapai 365 juta, tahun 2024 penumpang kereta api mencapai 504-505 juta. 

“Tingginya jumlah penumpang per tahun ini harusnya dimaknai betapa kereta api telah menjadi tulang punggung transportasi nasional sehingga setiap insiden kecelakaan KA harus menjadi fokus perhatian untuk evaluasi dan perbaikan,” kata Huda.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya