Jokowi-Luhut Mesti Diusut terkait Dugaan Korupsi Whoosh

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Peneliti media dan politik Buni Yani menilai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tergolong besar. Perbedaan mencolok terlihat antara biaya per kilometer di China dengan biaya yang dikeluarkan di Indonesia. 

"Biaya per kilometer Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, melonjak tiga kali lipat dari perkiraan di China yang hanya 17-18 juta dolar AS. Perbedaan ini memicu kuatnya kecurigaan adanya penyelewengan dana," kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 26 Oktober 2025.

Menurut Buni Yani, untuk menjawab kecurigaan publik, diperlukan investigasi menyeluruh dan transparan. Pengungkapan fakta akan membuktikan apakah pembengkakan biaya disebabkan oleh inefisiensi, salah kelola, atau benar-benar ada unsur korupsi di dalamnya. 

"Semua pihak menanti langkah konkret KPK demi menjaga kepercayaan masyarakat," kata Buni Yani.

Buni Yani melanjutkan, proyek Whoosh sepanjang 142 km menuai banyak masalah karena sejak awal dan terindikasi kuat dikotori oleh korupsi. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan, yang dijuluki “menteri segala urusan” di zaman Jokowi dan sangat berperan dalam proyek KCJB, mengatakan dia dan tim menerima proyek KCJB sudah dalam keadaan “busuk”. 

"Seharusnya KPK bisa memanggil Luhut atas pernyataannya itu. Kalau sudah busuk, mengapa proyek terus dilanjutkan?" pungkas Buni Yani.