Berita

Air minum kemasan merek Aqua (Foto: Aqua)

Politik

Sebelum Menyalahkan Aqua, Negara Sudah Gagal Sediakan Air Bersih untuk Rakyatnya

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 08:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Temuan mengejutkan datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pabrik air kemasan merek Aqua di Subang. 

Dalam kunjungannya itu, Dedi mendapati bahwa air yang digunakan pabrik tersebut bukan bersumber dari air pegunungan sebagaimana selama ini diklaim dalam kemasannya.

Namun, di balik temuan itu, muncul tanggapan kritis dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi. Ia menilai bahwa sebelum menyalahkan pihak pabrik, pemerintah seharusnya bercermin pada kegagalannya sendiri dalam menyediakan air bersih bagi rakyat.


“Sebelum menyalahkan pabrik air kemasan, si konten kreator—eh Gubernur—harusnya sadar bahwa negara ini sejak lama gagal menyediakan air bersih bagi rakyatnya,” ujar Islah dengan nada sindiran, lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 26 Oktober 2025.

Menurutnya, persoalan utama bukan semata pada praktik bisnis industri air minum, melainkan pada lemahnya kebijakan negara dalam menjamin hak dasar warganya atas air bersih.

“Untuk kebutuhan tenggorokan rakyat yang paling pokok pun, negara ini dikalahkan oleh galon isi ulang,” lanjutnya.

Islah menegaskan, fenomena maraknya industri air kemasan adalah cerminan dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya air secara adil dan berkelanjutan. Jika negara benar-benar hadir, katanya, masyarakat tidak akan perlu bergantung pada air kemasan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Dikutip dari laman resminya, Aqua menegaskan sumber air berasal dari akuifer tertekan di kedalaman 60-140 meter.  Air di akuifer tertekan adalah air yang memiliki lapisan pelindung alami berupa bebatuan yang tidak bisa dilewati air.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya