Berita

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin (Foto: Kemenag)

Nusantara

Kemenag Pastikan Transisi Aset ke Kementerian Haji Berjalan Mulus

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 09:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menandai era baru dalam pengelolaan ibadah haji nasional. Kementerian Agama (Kemenag), sebagai pihak yang selama ini bertanggung jawab, menyatakan dukungan penuh terhadap transisi ini, termasuk perpindahan aset dan sumber daya manusia (SDM).

Sekretaris Jenderal Kemenag sekaligus Ketua Tim Transisi, Kamaruddin Amin, memastikan proses peralihan aset haji akan berjalan lancar tanpa kendala signifikan.

"Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan," ujar Kamaruddin di Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025. Ia mengakui kompleksitas pengalihan aset yang besar, tetapi menjamin semuanya akan sesuai harapan.


Dasar hukum peralihan aset ini sudah kuat, merujuk pada Undang-undang No. 14 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden sejak 4 September 2025. Kamaruddin Amin menyebut prosesnya akan melibatkan surat-surat dan Kementerian Keuangan, namun dipastikan akan selesai secepat mungkin.

Kamaruddin Amin juga menegaskan bahwa aktivitas transisi ini sama sekali tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. 

"Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu," jelasnya.

Saat ini, selain aset, proses peralihan SDM juga tengah berlangsung. Kemenag siap memindahkan pegawai yang selama ini mengurus haji, sebab mereka yang paling paham teknis di lapangan.

Mekanisme peralihan ini didukung penuh Kemenag. "Satu hal yang pasti kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan haji tidak boleh gagal, harus lebih baik dari kemarin-kemarin. Karena ini sudah dikelola langsung oleh Menteri yang khusus mengurus haji," tutup Kamaruddin Amin.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya