Berita

Dana Moneter Internasional (IMF) (Foto: RMOL/Reni Erina)

Bisnis

IMF Minta Negara-Negara Asia Kurangi Hambatan Dagang untuk Hadapi Tekanan Tarif AS

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 12:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dana Moneter Internasional (IMF) meminta negara-negara di Asia untuk mengurangi hambatan perdagangan dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan. Langkah ini dinilai penting agar Asia bisa lebih kuat menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS) dan gejolak ekonomi global.

Dalam laporan Prospek Ekonomi Asia terbaru, IMF menegaskan bahwa perdagangan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. China berperan besar sebagai pusat rantai pasok dunia, tapi ketergantungan yang tinggi terhadap China juga membuat Asia mudah terdampak oleh ketegangan dagang antara AS dan China.

Menurut laporan itu, meningkatnya investasi di bidang kecerdasan buatan (AI) dan hubungan dagang yang lebih erat di antara negara-negara Asia telah membantu mendorong perdagangan di dalam kawasan. IMF menilai, jika hambatan perdagangan bisa dikurangi, negara-negara Asia akan lebih mudah memperluas pasar ekspor, menekan biaya, dan mengurangi dampak dari tarif impor AS.


"Semakin kuat kerja sama perdagangan di kawasan Asia, semakin besar kemampuan Asia menghadapi guncangan dari luar,” kata Krishna Srinivasan, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, dikutip dari Reuters, Jumat 24 Oktober 2025.

Srinivasan menjelaskan, sekitar 60 persen ekspor Asia merupakan barang yang dijual antarnegara di kawasan sendiri, tapi hanya 30 persen barang jadi yang dipasarkan ke sesama negara Asia. Artinya, Asia masih sangat bergantung pada pasar Amerika dan Eropa.

IMF juga menyarankan agar negara-negara Asia memperluas kerja sama perdagangan regional seperti yang dilakukan Uni Eropa. Saat ini, banyak negara masih mengandalkan perjanjian bilateral, yang sering kali membuat aturan dan standar menjadi tumpang tindih.

Selain itu, IMF menyoroti masih banyaknya hambatan non-tarif di Asia, seperti regulasi impor yang rumit atau pembatasan produk tertentu. Hambatan ini meningkat sejak pandemi COVID-19 dan belum sepenuhnya berkurang. Padahal, menurut IMF, penghapusan hambatan seperti ini bisa memberi manfaat besar bagi perekonomian kawasan.

Bahkan, beberapa negara sudah mulai mengurangi hambatan perdagangan mereka secara sukarela, terutama dalam negosiasi dengan AS ?" sesuatu yang dinilai IMF sebagai langkah positif.

IMF memperkirakan, jika kerja sama perdagangan di kawasan semakin kuat, pertumbuhan ekonomi Asia bisa naik hingga 1,4 persen dalam jangka menengah. Sementara ekonomi negara-negara ASEAN berpotensi tumbuh sampai 4 persen lebih tinggi.

"Ada hal positif yang bisa dilihat, beberapa negara yang dulu tertutup sekarang mulai lebih terbuka,” ujar Srinivasan.

IMF memprediksi ekonomi Asia akan tumbuh 4,5 persen pada 2025, sedikit lebih rendah dari 4,6 persen pada 2024, namun tetap lebih tinggi dibanding perkiraan sebelumnya. Kinerja ekspor yang kuat dan meningkatnya pengiriman barang sebelum tarif AS naik menjadi pendorong utama.

Namun, pada 2026, pertumbuhan diperkirakan turun menjadi 4,1 persen karena dampak perang dagang, menurunnya permintaan dari China, dan lemahnya daya beli masyarakat di negara berkembang.

“Ketidakpastian kebijakan perdagangan memang mulai menurun, tapi masih cukup tinggi dan bisa menekan investasi serta kepercayaan pasar,” tulis IMF dalam laporannya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya