Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Tak Ada Lagi Cebong-Kampret di Era Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah periode panjang polarisasi sosial dan politik, tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil membawa suasana rekonsiliasi, persatuan, dan stabilitas sosial.

Kepala Kantor Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (KSP PKS), Pipin Sopian menilai Presiden Prabowo berhasil tampil sebagai tokoh pemersatu yang mampu meredam konflik identitas dan rivalitas politik yang sempat membelah masyarakat. 

"Prabowo adalah tokoh pemersatu. Terbukti hilangnya label ‘kadrun-kampret, cebong’, buzzerRP, dan upaya saling menstigma antar anak bangsa. Narasi pembelahan di masyarakat tidak lagi dieksploitasi para buzzer. Termasuk isu radikalisme,” ujar Kepala KSP PKS, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.


Selain berhasil menjaga suhu politik tetap sejuk, Presiden Prabowo juga dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik publik. Dalam beberapa momentum penting, Presiden Prabowo mendengar dan mempertimbangan aspirasi publik sebagai landasan sebuah kebijakan. 

“Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama demonstran yang kritis terhadap pemerintah, lalu menjadikan landasan untuk menetapkan kebijakan," lanjut Kepala KSP PKS.

Sikap ini, menurutnya, menjadi pembeda penting dari kepemimpinan sebelumnya, di mana kritik publik kerap berhadapan dengan resistensi atau narasi tandingan di ruang digital. 

Respons yang cepat dan dialogis dari Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintahan saat ini menempatkan rakyat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar objek kebijakan.

Selama satu tahun terakhir, sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, sementara tensi politik di media sosial cenderung menurun. 

Kondisi ini membuka ruang bagi kolaborasi lintas partai, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pipin Sopian menilai, jika konsistensi ini terus dijaga, maka tahun-tahun berikutnya akan menjadi fase penguatan demokrasi substantif, yang mana perbedaan pendapat tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan energi untuk memperkuat persatuan bangsa sebagai modal pembangunan nasional.

Namun demikian, sejumlah program unggulan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat menemui tantangan dalam implementasi di lapangan, antara lain Makan Bergizi Gratis.

"Ada tantangan dan masalah dalam implementasi program di lapangan, salah satunya tata kelola Makan Bergizi Gratis. Sebagai bagian dari koalisi, PKS berkomitmen berkontribusi memperbaiki dengan sikap kritis dan konstruktif agar tata kelola MBG semakin baik," pungkas Pipin.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya