Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: RMOL)

Politik

Tak Ada Lagi Cebong-Kampret di Era Pemerintahan Prabowo

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 09:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setelah periode panjang polarisasi sosial dan politik, tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil membawa suasana rekonsiliasi, persatuan, dan stabilitas sosial.

Kepala Kantor Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera (KSP PKS), Pipin Sopian menilai Presiden Prabowo berhasil tampil sebagai tokoh pemersatu yang mampu meredam konflik identitas dan rivalitas politik yang sempat membelah masyarakat. 

"Prabowo adalah tokoh pemersatu. Terbukti hilangnya label ‘kadrun-kampret, cebong’, buzzerRP, dan upaya saling menstigma antar anak bangsa. Narasi pembelahan di masyarakat tidak lagi dieksploitasi para buzzer. Termasuk isu radikalisme,” ujar Kepala KSP PKS, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025.


Selain berhasil menjaga suhu politik tetap sejuk, Presiden Prabowo juga dinilai menunjukkan gaya kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik publik. Dalam beberapa momentum penting, Presiden Prabowo mendengar dan mempertimbangan aspirasi publik sebagai landasan sebuah kebijakan. 

“Prabowo responsif terhadap aspirasi masyarakat, terutama demonstran yang kritis terhadap pemerintah, lalu menjadikan landasan untuk menetapkan kebijakan," lanjut Kepala KSP PKS.

Sikap ini, menurutnya, menjadi pembeda penting dari kepemimpinan sebelumnya, di mana kritik publik kerap berhadapan dengan resistensi atau narasi tandingan di ruang digital. 

Respons yang cepat dan dialogis dari Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintahan saat ini menempatkan rakyat sebagai mitra dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar objek kebijakan.

Selama satu tahun terakhir, sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, sementara tensi politik di media sosial cenderung menurun. 

Kondisi ini membuka ruang bagi kolaborasi lintas partai, organisasi masyarakat, dan kelompok sipil dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pipin Sopian menilai, jika konsistensi ini terus dijaga, maka tahun-tahun berikutnya akan menjadi fase penguatan demokrasi substantif, yang mana perbedaan pendapat tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan energi untuk memperkuat persatuan bangsa sebagai modal pembangunan nasional.

Namun demikian, sejumlah program unggulan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat menemui tantangan dalam implementasi di lapangan, antara lain Makan Bergizi Gratis.

"Ada tantangan dan masalah dalam implementasi program di lapangan, salah satunya tata kelola Makan Bergizi Gratis. Sebagai bagian dari koalisi, PKS berkomitmen berkontribusi memperbaiki dengan sikap kritis dan konstruktif agar tata kelola MBG semakin baik," pungkas Pipin.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya