Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Purbaya Beri Suntikan Rp20 Triliun untuk BPJS Disertai Warning Perbaiki Sistem Klaim

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 07:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil langkah sigap dengan mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp 20 triliun untuk melunasi tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Ia mengatakan, anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seperti yang pernah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Meski telah menjamin ketersediaan dana, Purbaya berharap hal ini tidak berhenti pada penyelesaian utang saja. Ia secara tegas menuntut adanya reformasi fundamental dalam tata kelola BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran dapat dicegah.


Purbaya juga menyoroti aturan-aturan lama yang dianggap tidak lagi relevan, khususnya pasca-pandemi Covid-19. Ia mencontohkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit menyediakan 10 persen ventilator.

“Karena rumah sakit sudah telanjur membeli, akhirnya setiap pasien diarahkan ke alat itu, yang otomatis membuat tagihan ke BPJS membengkak,” kritik Purbaya. Ia lantas meminta BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi dan membatasi pembelian alat kesehatan yang tidak esensial. Namun, ia menekankan bahwa revisi kebijakan medis ini harus melibatkan pakar kesehatan agar kualitas layanan tetap terjaga.

Selain tata kelola, perhatian Menkeu juga tertuju pada optimalisasi sistem Teknologi Informasi (TI) di BPJS Kesehatan. Purbaya terkejut mengetahui BPJS memiliki sekitar 200 tenaga TI.

“Itu sudah seukuran perusahaan komputer besar. Saya instruksikan agar mereka mengintegrasikan seluruh sistem TI di Indonesia dan mulai menggunakan Artificial Intelligence (AI),” tegasnya.

Purbaya meyakini integrasi sistem dan pemanfaatan AI akan menjadi alat deteksi dini yang sangat efektif untuk mengurai permasalahan layanan, termasuk mendeteksi klaim-klaim yang mencurigakan atau bermasalah.

“Itu harus diinvestigasi. Dengan sistem yang baik, masalah seperti ini akan cepat terselesaikan. Saya targetkan enam bulan ke depan, sistem TI ini harus sudah berfungsi. Mereka menyatakan siap,” jelasnya. Ia berharap, jika target ini tercapai, BPJS Kesehatan akan memiliki sistem TI rumah sakit yang terbaik dan terbesar di dunia.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Ratusan Pati Naik Pangkat

Selasa, 02 Desember 2025 | 03:24

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Reuni 212 dan Bendera Palestina

Selasa, 02 Desember 2025 | 22:14

Warga Gaza Sumbang 1.000 Dolar AS untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 02 Desember 2025 | 05:03

UPDATE

Seperti Terra Drone, Harusnya Aparat Usut Korporasi Pembalak Liar di Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:14

Prabowo Dengarkan Keluhan Warga di Pengungsian Aceh Tengah

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:09

Kopdes Merah Putih Bukan Ancaman Usaha Lokal

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:04

Purbaya Ogah Kirim Baju Ilegal ke Korban Bencana Sumatera

Jumat, 12 Desember 2025 | 18:02

Kemenko PM Kawal Implementasi Sekolah Rakyat di Semarang untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:57

Muhammadiyah Diganjar Penghargaan Nazhir Tanah Wakaf Terluas 2025

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Petinggi NATO Minta Eropa Bersiap Hadapi Agresi Rusia

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:54

Ketika Negara, Bisnis, dan Partai Merobohkan Kedaulatan Rakyat

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:45

Rezim Hukum Bencana: Kontradiksi Bantuan dan Ganti Rugi

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:39

8 Mantan Pejabat Kemnaker Didakwa Peras Agen TKA Sampai Rp135 Miliar

Jumat, 12 Desember 2025 | 17:14

Selengkapnya