Berita

Analis gender Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani (kanan) di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Setahun Pemerintahan

Perhatian Prabowo ke Isu Gender Belum Optimal

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 02:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Setahun pemerintahan Prabowo Subianto dianggap belum banyak memperhatikan isu gender. 

Hal itu disampaikan analis gender Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45), Ratu Dyah Ayu Gendiswardani dalam Media Briefing bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

"Di sini kami melihat bahwa sebuah kemajuan negara itu tidak hanya untuk ukur dari perekonomiannya saja tetapi juga bagaimana negara itu berkomitmen untuk melindungi seluruh masyarakatnya," ujar Gendis.


Ia menerangkan, terdapat isu perempuan dalam Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo. Namun faktanya, kekerasan terhadap perempuan masih terus meningkat hingga saat ini.

"Kami melihat bahwa trend selama 12 tahun terakhir ini kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat. Dan bahkan ketika kami lihat di tahun 2025, ini juga kekerasan semakin banyak," bebernya.

"Di sini apabila dilihat kekerasan ini banyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti suami, pacar," sambung dia.

Lebih dari itu, Gendis mencatat target Presiden Prabowo terhadap penurunan angka kekerasan seksual hingga 3,19 persen. Akan tetapi yang menjadi masalah, dia mendapati usaha itu tak didukung dengan adanya kebijakan yang juga ramah gender.

"Di awal tahun 2025 ini Pak Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden untuk efisiensi belanja di seluruh K/L (kementerian/lembaga). Pada efisiensi ini, pemerintah memangkas cukup banyak dari K/L yang terkait dengan perlindungan perempuan," jelasnya.

Ia mendorong agar ke depannya Presiden Prabowo lebih memperhatikan perlindungan pada perempuan, dengan memastikan ketercukupan anggaran di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian HAM dan Komisi Nasional (Komnas) HAM serta Komnas Perempuan.

"Kalau tidak, hal ini akan mengancam bagaimana K/L-K/L ini melakukan perlindungan, advokasi dan rehabilitasi untuk korban-korban kekerasan seperti itu, khususnya perempuan," pungkasnya.


Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya