Berita

Analis Utama Ekonomi Politik Lab 45, Radhityana Muhammad, dalam Media Briefing bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Bisnis

Setahun Pemerintahan Prabowo Catat Stabilitas Ekonomi Makro

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 01:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola makro ekonomi di masa setahun Presiden Prabowo Subianto memerintah dinilai memiliki daya tahan yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Analis Utama Ekonomi Politik Lab 45, Radhityana Muhammad dalam Media Briefing bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, sejumlah indikator memperlihatkan kondisi makro ekonomi Indonesia stabil, seperti pertumbuhan ekonomi pada Kuartal ke-2 (Q2) 2025 tercatat 5,12 persen, atau lebih tinggi dari titik kritis di angka 4,73 persen.


Selain itu, angka inflasi per September 2025 tercatat 2,65 persen atau masih terkendali karena masih di rentang 1,5-3,5 persen. Kemudian pengangguran dianggap terus turun sejak Covid-19 melanda, yaitu diangkat 4,76 persen per Februari 2025. Serta, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 8.118,3 yang mencerminkan sentimen pasar cukup optimis.

Ada juga indikator harga minyak bumi yang berada di kisaran 60,88 dolar Amerika Serikat (USD), atau jauh di bawah angka kritis sebesar 90,2 USD. Lalu nilai tukar rupiah terhadap USD yang rata-ratanya senilai Rp 16.611, juga dianggap masih tergolong stabil meskipun berada sedikit di bawah angka kritis sebesar Rp17.710.

"Kondisi dari variabel-variabel kondisi makro ekonomi masih berada di luar dari titik kritis itu. Jadi untuk kondisi makro ini masih relatif aman," ujar sosok yang kerap disapa Radhit itu.

Kendati begitu, dia melihat kondisi berbeda pada mikro ekonomi dalam negeri. Dimana, terdapat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup tinggi selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo.

Radhit menyebutkan, angka PHK yang dicatat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga 67 ribu orang. Sedangkan, menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lebih tinggi, yaitu mencapai 150 ribu orang pekerja di PHK.

"Kondisi mikro ekonomi ini sebenarnya menggambarkan daya beli masyarakat juga sebenarnya, terjadi PHK itu juga tergantung dari kalau kita lihat indeks survei konsumennya dari Indonesia sejak Oktober tahun lalu sampai Oktober tahun ini yang trennya melemah," demikian Radhit menambahkan.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya