Berita

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, di Menara Kadin, Selasa, 21 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

DPR Dukung Purbaya Sikat Pegawai Nakal: Kelola Keuangan Harus Bersih

SELASA, 21 OKTOBER 2025 | 17:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung ketegasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan jajaran Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dari praktik penyelewengan.

"Karena yang dibutuhkan oleh Pak Purbaya adalah pegawai yang bersih. Mengelola keuangan negara itu butuh pegawai yang bersih,” kata Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun di Menara Kadin, Selasa 21 Oktober 2025.

Misbakhun juga menilai kanal pengaduan Lapor Pak Purbaya yang dibuka melalui WhatsApp bisa menjadi sarana efektif untuk menampung laporan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar Kementerian Keuangan menyiapkan mekanisme yang jelas dalam menyaring laporan dan menindaklanjuti aduan tersebut.


“Terus kemudian pegawainya dipanggil dan sebagainya lah, itu baru bersifat konstruktif,” kata Misbakhun.

Ia menegaskan, sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat ini baru akan terbukti efektivitasnya setelah berjalan beberapa waktu. 

“Kita harus sambut baik, karena itu adalah upaya yang baik untuk merespon masyarakat yang melapor,” pungkas Misbakhun.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan telah meluncurkan saluran Lapor Pak Purbaya melalui WhatsApp di nomor 082240406600, yang dikhususkan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan oleh pegawai DJP maupun DJBC.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya