Berita

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, di Menara Kadin, Selasa, 21 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

DPR Dukung Purbaya Sikat Pegawai Nakal: Kelola Keuangan Harus Bersih

SELASA, 21 OKTOBER 2025 | 17:48 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung ketegasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan jajaran Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dari praktik penyelewengan.

"Karena yang dibutuhkan oleh Pak Purbaya adalah pegawai yang bersih. Mengelola keuangan negara itu butuh pegawai yang bersih,” kata Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun di Menara Kadin, Selasa 21 Oktober 2025.

Misbakhun juga menilai kanal pengaduan Lapor Pak Purbaya yang dibuka melalui WhatsApp bisa menjadi sarana efektif untuk menampung laporan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar Kementerian Keuangan menyiapkan mekanisme yang jelas dalam menyaring laporan dan menindaklanjuti aduan tersebut.


“Terus kemudian pegawainya dipanggil dan sebagainya lah, itu baru bersifat konstruktif,” kata Misbakhun.

Ia menegaskan, sistem pelaporan yang melibatkan masyarakat ini baru akan terbukti efektivitasnya setelah berjalan beberapa waktu. 

“Kita harus sambut baik, karena itu adalah upaya yang baik untuk merespon masyarakat yang melapor,” pungkas Misbakhun.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan telah meluncurkan saluran Lapor Pak Purbaya melalui WhatsApp di nomor 082240406600, yang dikhususkan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan oleh pegawai DJP maupun DJBC.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya