Kejagung Jangan Puas Bisa Balikin Duit Korupsi Rp13 Triliun

Keberhasilan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan uang negara sebesar Rp13 triliun dari hasil penanganan perkara pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan produk turunannya kepada industri kelapa sawit, layak diapresiasi.

“Ya, saya mengatakan ini langkah awal yang baik untuk Kejaksaan Agung di masa Bapak Presiden Prabowo, tetapi kita tidak boleh berpuas diri hanya menyelamatkan Rp13 triliun itu saja,” kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo kepada RMOL, Selasa 21 Oktober 2025. 

Legislator Nasdem itu menekankan bahwa masih banyak potensi kerugian negara dari berbagai sektor yang bisa dikejar aparat penegak hukum, termasuk dari tambang-tambang ilegal yang jumlahnya mencapai ribuan titik, sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo.

“Contoh misalnya Bapak Presiden mengatakan ada kurang lebih 1.000 titik tambang-tambang ilegal yang potensi pendapatan negara besar, harusnya ini juga bisa dikejar misalkan,” kata Rudianto.

Rudianto juga mendorong agar penegakan hukum menyentuh sektor sumber daya alam lainnya, seperti kasus sawit dan energi. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kalau tidak ada manfaatnya nanti terkesan persepsi publik hanya tukar pemain saja, tukar pengelolaan, Ini juga yang tidak baik,” kata Rudianto.

Atas dasar itu, Rudianto berharap capaian Kejagung menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya, termasuk KPK dan Polri, agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pemidanaan pelaku semata, tetapi juga pemulihan aset negara.